OPINI

OPINI - Romy dan Persepsi Kita

Sepertinya dugaan lelang jabatan di kementerian agama, kementerian lain, serta pemerintahan daerah diposisikan oleh petinggi partai tertentu.

OPINI - Romy dan Persepsi Kita
Prof Dr Marwan Mas SH MH 

Oleh: Marwan Mas
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Makassar

Lagi-lagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap penyelenggara negara karena kedapatan menerima suap. Pada Jumat (15/3/2019) Ketua Umum PPP, Romahurmuzy (Romy) yang juga anggota DPR Komisi XI bersama lima orang lainnya terjaring OTT-KPK di salah satu hotel Jawa Timur.

Ia ditangkap lantaran kedapatan bertransaksi gelap yang terkait dengan jabatannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Timur.

Ternyata dua institusi penyelenggara negara, yaitu DPR dan kepala daerah yang paling sering kena OTT. Kenyataan ini menjadi bukti sahih bahwa ada anggota DPR tidak kapok korupsi, apalagi takut terhadap ancaman OTT KPK yang hampir setiap bulan terjadi. Sepertinya berlaku “prinsip main judi yang untung-untungan”, siapa yang sial maka dia yang masuk penjara. Lantaran prinsip untung-untungan inilah, sehingga calon koruptor yang antre di berbagai institusi negara tidak getar melakukan korupsi.

Kalau tidak disadap teleponnya oleh KPK, transaksi gelap atau suap itu berjalan dengan aman dan lancar. Begitulah adanya, namanya juga transaksi gelap yang hanya bisa dideteksi, kemudian dilakukan penangkapan jika pembicaraan transaksi itu diketahui. Untuk mengetahuinya, KPK menggunakan kewenangan pamungkasnya yang diberikan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf-a UU Nomor 30/2002 tentang KPK, bahwa “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.

Bukan Panutan

Ternyata mereka yang berpredikat wakil rakyat dan penyelenggara negara yang selalu dihormati, tidak semuanya bisa dijadikan panutan. Sudah begitu banyak anggota parlemen ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena terbukti melakukan korupsi atau mengantongi uang suap. Tetapi kenapa tidak menimbulkan rasa takut bagi anggota DPR yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama?

Sebab menyimak tingkah Romi yang begitu dekat dengan pusat kekuasaan atau Presiden Jokowi karena selalu muncul videonya di media sosial memperlihatkan kedekatan itu, banyak yang terkesima ketika ada berita Romi kena OTT KPK.

Mereka yang berkuasa betul-betul tak bisa dijadikan panutan, tidak lagi punya rasa malu kalau mencuri uang rakyat dengan menggadaikan kewenangan yang diberikan. Itulah yang dapat dilihat pada OTT KPK terhadap Romy, Ketua Umum Partai yang minta doa ulama ditukar yang sempat viral itu.

Boleh jadi Romi merasa dekat dengan kekuasaan sehingga enteng saja menggadaikan kewenangannya selaku anggota DPR dan tak akan ada penegak hukum yang berani menyentuhnya. Fenomena ini pernah disentil oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di salah satu diskusi televisi.

Ada dugaan kuat kalau KPK sudah muak oleh banyaknya laporan yang masuk, sehingga harus menyadap teleponnya agar bisa diteksi. Tak ada urusan dengan dengan seringnya memvideokan kedekatannya dengan petahana. Tanpa bermaksud menodai asas praduga tak bersalah, tetapi begitulah salah satu watak buruk anak negeri ini yang bermental korup.

Mereka belum benar-benar kebal terhadap godaan uang yang kemungkinan akan dipakai memperpanjang kekuasaannya. Syukur KPK bisa menghentikan kepongahan oknum kekuasaan yang merasa tidak akan disentuh oleh KPK. Tapi bagaimana dengan transaksi gelap yang tidak ada laporannya sehingga tidak disadap KPK yang boleh jadi jauh lebih banyak. Inilah yang menyuburkan perilaku korup di kalangan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, ASN, dan pengusaha hitam.

Jual-Beli Jabatan

Saat konferensi pers (Sabtu, 16/3), KPK mengumumkan penetapan Romy sebagai tersangka korupsi dengan motif jual-beli jabatan di lingkungan Kemenag. Romy diduga terlibat korupsi dalam ‘sistem lelang jabatan’ pimpinan tinggi di Kemenag Jawa Timur. Penetapan tersangka disertai barang buktii suap senilai Rp156,75 juta sekaligus juga menetapkan tersangka Kepala Kantor Kemenag Jawa Timur.

KPK juga menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang satu partai dengan Romy. Penyegelan itu dilakukan tidak terlepas dari dugaan adanya keterkaitan dengan OTT dan penetapan tersangka Romy dan Kepala Kantor Kemenag Jawa Timur.

Betul-betul menimbulkan rasa prihatin bagi pejabat ASN kita yang begitu gampang dimainkan oleh elite politisi yang kadernya memegang jabatan menteri dalam pemerintahan. Calon pejabat ASN bukan hanya digarap oleh kepala daerah yang juga kena OTT untuk sekadar dapat jabatan, tetapi juga di kementerian.

Ketua KPK Agus Rahajo menyebut ada dugaan kuat kalau suap dalam pengisian jabatan di Kemenag itu bukan yang pertama. Sepertinya lelang jabatan di kementerian dan pemerintahan daerah diposisikan oleh petinggi partai tertentu sebagai "proyek dalam bentuk penunjukan langsung pejabat” dengan membayar fee (transaksi gelap).

Mereka perluas secara terselubung makna Pasal 38 ayat (4) Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Persepsi keliru inilah yang semakin menguatkan nyali calon koruptor jika ditanya, apakah tetap akan korupsi? Maka sudah pasti dijawab... siapa takut.(*)

Catatan: Tulisan ini telah dipublikasikan juga di Tribun Timur edisi print, Sabtu 17 Maret 2019

Editor: syakin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved