Kejati Kembali Sita Aset Abu Tours Senilai Rp 1,7 Miliar

Pengajuan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana kata Narendra sebagai terobosan baru dalam implementasi penegak hukum.

Kejati Kembali Sita Aset Abu Tours Senilai Rp 1,7 Miliar
hasan/tribuntimur.com
Hamzah Mamba 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --PT Amanah Bersama Ummat dan Travel (Abu Tours) selaku biro perjalanan haji dan umrah, menjalani sidang di Pengadilan Negeri Makassar, Rabu (13/03/2019).

Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan yang dipimpin langsung Denny Lumban Tobin sebagai hakim ketua dan dibantu dua hakim anggota lainnya.

Menurut Koordinator Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulselbar, R Narendra Jatna ini merupakan pertama kalinya menyidangkan suatu korporasi karena melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Jadi ini memang pertama kali di Sulawesi Selatan kita mendakwaan korporasinya. Sebelumnya rangkaian yang melibatkan Hamzah Mamba, Haeruddin. Itukan sebagai  individu," sebutnya.

Kejaksaan melihat dan memandang masih perlu ada pertanggungjawaban pidana pada badan hukum atau korporasi ke dalam proses persidangan Pengadilan.

Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam undang undang nomor 8 tahun 2010 sebagai pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pengajuan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana kata Narendra sebagai terobosan baru dalam implementasi penegak hukum.

Selain itu juga merupakan upaya untuk mengoptimalkan pelacakan aset dan pengembalian kerugian kepada korban senilai Rp 1,2 triliun lebih dari total 96 ribu calon jamaah.

Narendra menyebut dalam perkara ini kembali telah menyita aset aset baru baik berupa barang bergerak ataupun bergerak serta uang senilai Rp 1,7 miliar.

Adapun dalam persidangan, korporasi diwakili Hamzah Mamba selaku Direktur PT Abu Tours. Pasal yang didakwakan jaksa adalah pasal 3 junto pasal 6 undang undang nomor 8 tahu 2010.

Tentang  pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang jo pasal 55 ayat satu ke satu KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHp

Sementara Kuasa Hukum terdakwa, Tri Metty Margaretta mengatakan dakwaan JPu terhadap PT Abu Tours dinilai keliru dan tidak tepat. Sehingga ia memastikan mengajukan eksepsi atau pembelaan atas dakwaan.

Pasalnya, dalam dakwaan JPU menjeratkan perusahaan yakni pasal yang sanksi tentang masalah denda. Denda sendiri itu tentu berhubungan denda harta atau aset Abutours.

"Sementarakan yang berwenang soal aset  Abu Tours adalah kurator. Karena kita ketahui sendiri kalau perusahaan Abu Tours itu kan sudah dalam status pailit. Jadi sudah tepat dan Hamzah Mamba tidak punya kewenangan lagi," ujarnya.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved