Dialog Akbar Gema NTT YPUP Makassar Hadirkan Asisten II

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Asisten II Gubernur NTT, Ir Semeul Rebo menghadiri Dialog Akbar yang diadakan Gerakan Mahasiswa Nusa Tenggara Timur (GEMA NTT) YPUP Makassar.

Acara ini digelar di Baruga Angin Mamiri Kota Makassar,Jl H I A Saleh Dg Tompo No 33, Losari, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Selain menjadi tamu penting, Semeul Rebo juga didaulat jadi narasumber utama dalam kegiatan tersebut.

Turut hadir Kadis Pendidikan Kota Makassar, Dr Abd Rahman Bando SP M Si sebagai Perwakilan dari Walikota Makassar.

Dengan pembicara utama, GB Fakultas Hukum UMI Prof Dr Abd Rahman SH, MH Dr Antonius Ali Wutun, S Pd M Hum, dan Ir Stepanus Swardi Hiong.

Caleg DPRD Kota Makassar dan sebagai moderator Hardyanto K Ndopo S Pd yang juga merupakan alumni YPUP Makassar.

Pada sesi Dialog Akbar, Semeul Rebo berbicara dari sudut pandang NTT saat ini dan pemaparan visi dan misi Gubernur provinsi NTT.

“Adapun problem yang masih saja terjadi di NTT mencakup, Gisi buruk angka kemiskinan, infrastruktur yang belum merata dan pengganguran.” jelasnya dalam rilis yang diberikan kepada Tribun Timur.

Berkaitan dengan visi dan misi Gubernur NTT, ia mengatakan bahwa NTT mulai bangkit menuju masyarakat sejahtera.

"Mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan infrrastruktur dan reformasi birokrasi,” jelasnya lagi.

Isu strategis pembangunan daerah meliputi, sambungnya konflik tata ruang, kekurangan sumber daya air, kerusakan prasarana jalan dan jembatan, rendahnya rasio elektrifikasi.

Narasumber lain Abdul Rahman berbicara tentang aspek pendidikan di NTT, antara harapan dan kenyataan.

“Pada dasarnya mutu pendidikan di NTT sangatlah dibutuhkan perhatian secara khusus oleh pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah. Harapan dari pemerintah pusat sesuai dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan, ternyata sanggat jauh dari harapan yang terjadi di NTT. Begitu pun standar nasional pendidikan diatur dalam PP Nomor 19 tahun 2005,” jelasnya.

Alokasi anggaran untuk pendidikan juga sangat mempengaruhi mutu pendidikan yang ada di NTT. Hal itu di karenakan alokasi anggaran untuk pendididkan hanya 20% dari APBN, sedangkan alokasi anggaran untuk npendidikan di NTT hanya mendapat jata sebesar 2,7 persen,” tutur Abdul Rahman.

Adapun solusi yang disampaikan Abdul Rahman yaitu pemerintah harus menerapkan program dana abadi dari masyarakat daloam bentuk regulasi atau pergub untuk investasi pendidikan.