UPDATE Pendaftaran CPNS 2019, Pengumuman Hasil Seleksi PPPK atau P3K, dan Penetapan NIP CPNS 2018

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua, Nicolaus Wenda mengatakan penerimaan CPNS itu juga hasil tindaklanjut dari pertemuan antara Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu di Jayapura.

“Dimana hasil dari pertemuan itu kita telah bersurat ke Menpan RB yang kemudian mendapat balasan sehingga ada pertemuan dengan seluruh Sekda hari Senin. Dari pertemuan ini kita harap ada kesepatakan untuk teknis perekrutannya di Papua,”katanya seperti dikutip dari papua.go.id

Sementara untuk perekrutan CPNS kali ini, sambung ia, Provinsi Papua mendapat kuota sekitar 6.600 lebih.

Penerimaan terbuka untuk umum dan akan diselenggarakan pada provinsi serta masing-masing kabupaten dan kota.

Sebelumnya telah beredar surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 810/1671/set tanggal Februari 2019 perihal penyampaikan jadwal pelaksanaan penerimaan CPNS 2018.

Dimana dalam surat tersebut Menteri PANRB menyetujui presentase penerimaan formasi 80 persen untuk asli Papua dan 20 persen non Papua, sementara pelaksanaan seleksi menggunakan CAT yang hasil/nilai SKDnya berdasarkan pemeringkatan.

Pendaftaran CPNS 2019

Penerimaan CPNS pada tahun ini akan kembali dibuka. Pendaftaran dijadwalkan usai pelaksanaan Pemilu 2019.

Terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2019 ini pernah diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara (Kepala BKN) Bima Haria Wibisana.

Bima usai pertemuan dengan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Hamdam, Kamis (7/2/2019) lalu, mengatakan pendaftaran CPNS 2019 akan digelar usai Pemilu ini.

Untuk formasi CPNS 2019 tetap akan diserahkan kepada masing-masing daerah untuk mengusulkan.

"Nanti daerah yang mengusulkan, karena yang jelas (CPNS 2019) baru akan dibuka pendaftaran setelah pemilu, " ujarnya dilansir Tribun Kaltim.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyebutkan pemerintah tak akan membuka lowongan CPNS menjelang Pilpres.

Menurutnya, hal itu bisa mengganggu jalannya pesta demokrasi yang akan digelar.

"Prinsipnya kita nggak akan ada ramai-ramai menjelang Pilpres. Nanti mengganggu dan bisa disalahartikan oleh siapa pun," kata Ridwan.