Sekprov Sulteng: TMMD Banyak Membantu Tugas-tugas Pemerintah Daerah

TRIBUNPALU.COM, SIGI - Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate mengaku sangat berterimaksih kepada TNI.

Pasalnya kata dia, Progam TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) sangat membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah.

"Tugas-tugas pemerintah banyak terbantu dengan adanya TMMD selama ini," kata Hidayat, Selasa (26/2/2019).

Baca: Beda Pilihan di Pilpres, Lihat Detik-detik Sandiaga Uno Berlutut Depan Jusuf Kalla, Baru Terjadi

Baca: Hasil Survei Elektabilitas Terbaru, PoliticaWave Rilis Prabowo-Sandiaga Ungguli Jokowi-Maruf

Baca: Diduga Sebar Kampanye Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan, Tiga Emak-emak Resmi Jadi Tersangka

Untuk itu Hidayat berharap, anggota TNI dan Tim Satgas TMMD 2019 di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, dapat menjadi perekat semangat persatuan di masyarakat.

"Begitu juga dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan membantu kesejahteraan masyarakat di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau," katanya.

Pemda Sigi Kata Hidayat, telah mendukung TMMD 2019 dengan anggaran TMMD 104 tahun 2019 dalam bentuk proram swakelola yang telah disepakati bersama oleh pihak Kodim 1306 sebagai penyelenggara.

"Diharapkan proses perencanaan kesiapan pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dapat dilaksanakan dengan baik," kata Hidayat.

Program TMMD di tahun 2019 ini, sejalan dengan perencanaan pemerintah daerah berdasarkan saran dan masukan masyarakat palolo.

Sehingga TMMD 2019 dititik fokuskan pada pembukaan jalan lingkar Kecamatan Palolo, pembangunan jembatan dua unit di Desa Bakubakulu, pembangunan jembatan 1 unit di Desa Bobo.

Selain itu pembuatan deker satu unit di Desa Bakubakulu, rehab jembatan satu unit di desa Bobo dan penambahan meteril jembatan di Desa Tapiore.

Begitu juga dengan sasaran fisik. Dalam program TMMD 104 ini, Hidayat berharap Satgas TMMD bisa bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Meliputi penyuluhan tentang bela negara, konsensus dasar kehidupan berbangsa den bernegara, pembinaan mental antar umat beragama.

"Baik itu masalah pertanian, narkoba keluarga berencana (KB), kesehatan, penanggulangan radikalisme," katanya.