Polemik Penerimaan PPPK di Wajo Tak Kunjung Temui Titik Terang
Sejumlah guru TK/PAUD eks Kategori 2 mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo
Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-WAJO.COM, SENGKANG - Sejumlah guru TK/PAUD eks Kategori 2 mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Senin (25/02/2019).
Alasannya, mempertanyakan keputusan BKPSDM Kabupaten Wajo yang tak mengakomodir sejumlah eks K2, yang tak mengikutkan dalam ujian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Kita sudah mendaftar, pas mau ujian tidak dikasi keluarkan kartu ujiannya, tapi yang lain sudah ikut ujian," kata salah satu guru TK/PAUD saat menyampaikan aspirasinya, Senin (25/02/2019).
Baca: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Toraja Utara Beri Santunan Kematian Tenaga Honorer
Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Maccopa Maros Sudah Ditambal
Baca: Unjukrasa depan Unismuh Makassar, SMI Sebut Cebong dan Kampret Gaya Politik Borjuasi
Sementara itu, untuk mengklarifikasi hal tersebut, pihak BKPSDM Wajo pun ikut dalam dengar pendapat tersebut, mengklarifikasi terkait tidak ikutnya sejumlah guru TK/PAUD eks K2 yang telah menndaftar PPPK.
"Kita tidak ikutkan ujian, karena tidak lulus verifikasi berkas. Karena kebutuhan kita itu tidak ada guru TK/PAUD," kata Kabid Pengadaan dan Informasi ASN BKPSDM Kabupaten Wajo, Nurul Dharmayanti.
Lebih lanjut, terkait penerimaan PPPK tersebut adalah langsung dari usulan Kementerian Pan-RB. Terkait guru TK/PAUD yang tak mendapat akomodir pada penerimaan PPPK di Kabupaten Wajo, Nurul Dharmayanti mengklaim bahwa tenaga pengajar TK/PAUD di Kabupaten Wajo sudah melebihi kuota.
"Data kita, cuma ada 4 TK negeri, dan kuota gurunya sudah terpenuhi. Itulah tidak dibuka, kita mau tempatkan di mana nantinya, sementara kualifikasi sesuai ijazahnya kan PAUD," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Wajo, Andi Gusti Makkarodda yang menerima aspirasi guru-guru TK/PAUD tersebut berharap, pihak pemerintah membahas secara serius terkait pemerimaan PPPK tersebut.
"Penting kiranya dijadwalkan ulang terkait penerimaan PPPK ini, mudah-mudahan ini bisa dibahas bersama untuk mencarikan solusi," kata legislator Partai Nasdem tersebut.
Diketahui, pemerimaan PPPK di Kabupaten Wajo membuka kuota 593. Dengan rincian, 554 tenaga pendidik S1, 2 tenaga kesehatan D3, 16 tenaga pertanian S1, dan 21 tenaga pertanian SLTA yang memiliki sertifikat khusus.
Penerimaan dibuka pada 14 - 17 Februari 2019 dan dilakukan verifikasi berkas pada 18 Februari 2019 dan silakukan tes pada 23 Februari 2019 lalu. (TribunWajo.com)
Laporan wartawan Tribun Timur @dari_senja
Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:
Follow juga akun instagram tribun-timur.com:
(