Diprotes PB IDI, Ini Alasan Kapolres Minta Alamat & No Telpon Dokter 'Tukang Becak Juga Kami Data'

Alasan Kapolres minta nomor telepon dan alamat lengkap dokter 'Sampai tukang parkir dan tukang becak juga kami punya data'

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua Polres di Sulawesi Selatan menyurati IDI wilayahnya masing-masing.

Isi surat itu Kapolres Barru dan Kapolres Kota Parepare meminta daftar lengkap dan alamat dokter di Kabupaten Barru dan Kota Parepare.

Kapolres Barru menyurat ke IDI Kabupaten Barre. Kapolres Parepare menyurat ke IDI Kota Parepare.

Surat Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi kepada IDI Parepare nomor B/2/7/II/KES/2019 tertanggal 15 Februari 2019 perihal permintaan data dokter di Parepare.

Kapolres Parepare, AKBP Pria Budi yang dikonfirmasi, Rabu (20/2/2019) terkait surat tersebut mengaku, masalah data sangat berguna bagi kepolisian bukan hanya data dokter saja.

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

"Data tokoh masyarakat, tokoh Agama, tokoh pemuda, tokoh akademisi, macam-macam profesi. Sampai tukang parkir dan tukang becak juga kami punya data,"terang perwira dua bunga ini.

Pria mengatakan, yang jelasnya Polres butuh data dokter karena erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas.

Ketika dikonfirmasi, lembaga lain yang dimintai data selain IDI, Pria mengungkapkan, ada yang diminta pakai surat ada yang diminta Langsung,

"Karena IDI adalah organisasi, untuk percepatan kami bersurat resmi ke IDI,"kata AKBP Pria Budi melalui pesan Whatsapp.

Baca: Dirjen Otoda: Camat di Makassar Melanggar Dukung Jokowi-Maruf Amin bersama Eks Gubernur SYL

Baca: Bandingkan Xiaomi Mi 9 dengan Vivo V15, Cek Spesifikasi, Harga, Kualitas Kamera dan Tampilannya

Baca: Lepas Hijab, Salmafina Sunan Pamer Lekuk Tubuh di Ruang Gym! Lihat Foto-fotonya Saat Olahraga

Balasan PB IDI Ditujukan ke Atasan Kapolres

Sementara itu, surat balasan IDI tertanggal 19 Februari yang ditujukan kepada Kapolda Sulsel, mengenai surat Kapolres Barru yang sama dengan Kapolres Parepare terkait permintaan data dokter sebagai berikut:

"Ketua Umum Pengurus Ikatan Dokter Indonesia beserta seluruh jajaran dan anggotanya diseluruh Indonesia menyampaikan salam hormat dan terima kasih atas kerjsama yang terbangun selama ini dengan jajaran Polda Sulawesi Selatan. Semoga kedepan hubungan kerja yang baik ini dapat ditingkatkan dalam rangka menyempurnakan dedikasi pada bangsa dan negara.

Selanjutnya dengan hormat disampaikan kepada Jenderal. Sehubungan surat Kapolres Barru yang ditujukan kepada Ketua IDI Cabang Barru Sulawesi Selatan pada intinya meminta nama, alamat, nomor mobile telepon seluruh dokter yang bertugas di Kabupaten Barru, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal sbb.

1. Seluruh jajaran organisasi profesi IDI, menyadari bahwa tugas pemeliharaan Kamdagri, dilakukan aparat Kepolisian negara RI melalui upaya penyelenggaran fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang semuanya yang dilakukan dengan kepatutan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2. Bahwa Surat Kapolres Barru bernomor B/123/A/II/2019, tertanggal 15 Februari 2019, yang beredar luas secara viral tidak menjelaskan secara rinci isi surat tersebut diatas kaitannya dengan tugas penegakan hukum Kepolisian RI sesuai pasal 13 dan 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

3. Berdasarkan pasal 16 ayat (2) Undang-undang Kepolisian RI, tindakan Kepolisian dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
a. tidak bertentangan dengan bertentangan dengan suatu aturan hukum.

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
c. harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

4. Langkah penegakan hukum yang tidak hati-hati, apalagi tanpa bukti permulaan yang kuat dapat berpotensi menyebabkan rasa takut, kegelisahan dan keresahan di kalangan dokter yang pada gilirannya berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan sehingga secara umum membuat ketidakpastian hukum bahkan hukum menjadi tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan ketaatan terhadap perintah dan himbauan Kapolri tentang perlunya menumbuh kembangkan Insititusi Kepolisian yang dipercaya dan dicintai masyarakat, bersama ini kami mohonkan penjelasan lebih jauh tentang isi surat dimaksud khususnya terkait pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, diharap dapat diperkuat prinsip-prinsip jembatan komunikasi diantara pelaksana dedikasi publik sesuai dengan MOU antara Kapolri dan Ketua Umum PB IDI, No.B/9/I/2017 tanggal 25 Januari 2019 serta memenuhi hasil RAPIM POLRI 2018 Tentang Pelayanan Prima Polri pada Masyarakat.

Atas perkenaannya dihaturkan limpah terima kasih

Salam hormat,
Ketua Umum

Dr Daeng M Faqih SH MH.

Balasan Kapolres Barru

Surat tersebut terbit per 15 Ferburari 2019 dengan nomor: B/123/II/2019, lengkap dengan tandatangan beserta stempel Polres Barru.

Baca: Dirjen Otoda: Camat di Makassar Melanggar Dukung Jokowi-Maruf Amin bersama Eks Gubernur SYL

Baca: Bandingkan Xiaomi Mi 9 dengan Vivo V15, Cek Spesifikasi, Harga, Kualitas Kamera dan Tampilannya

Baca: Lepas Hijab, Salmafina Sunan Pamer Lekuk Tubuh di Ruang Gym! Lihat Foto-fotonya Saat Olahraga

Terkait surat tersebut, Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Barru, AKBP Burhaman membernarkan adanya surat yang ditujukan khusus IDI Barru.

"Benar, kami ada surat edaran. Itu untuk IDI Barru dan saya sendiri yang tanda tangan di surat itu," kata AKBP Burhaman kepada TribunBarru.com, dikonfirmasi melalui via telepon selularnya.

Burhaman beralasan, permintaan data lengkap kepada IDI Barru memiliki tujuan jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum.

"Seperti misalnya, ketika ada masyarakat yang sakit, itu cepat bisa dicover dan segera dihubungi dokter sesuai wilayahnya untuk menangani," ujarnya.

Selain surat untuk IDI, perwira berpangkat dua bunga itu mengaku juga telah menerbitkan surat lain sebelumnya.

Surat sebelumnya itu ditujukan untuk para imam se-Kabupaten Barru.

"Di dalamnya sama, kita minta nama lengkap imam, alamat dan nomornya. Termasuk juga masjid se-Kabupaten Barru kita data," ungkap Burhaman.

Hal itu, kata Burhaman, tak lain untuk keamanan dan kepentingan masyarakat umum.

"Jangan berfikir macam-macamlah, ini kita lakukan supaya kita bisa atasi bilamana ada hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat," tandasnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribunparepare.com, @adibrencheck

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

Baca: Dirjen Otoda: Camat di Makassar Melanggar Dukung Jokowi-Maruf Amin bersama Eks Gubernur SYL

Baca: Bandingkan Xiaomi Mi 9 dengan Vivo V15, Cek Spesifikasi, Harga, Kualitas Kamera dan Tampilannya

Baca: Lepas Hijab, Salmafina Sunan Pamer Lekuk Tubuh di Ruang Gym! Lihat Foto-fotonya Saat Olahraga