Hari Ini Terakhir Pendaftaran PPPK/P3K - ini Cara Cepat Daftar di sscasn.bkn.go.id & ssp3k.bkn.go.id

Hari Ini Terakhir Pendaftaran PPPK/P3K - ini Cara Cepat Daftar di sscasn.bkn.go.id & ssp3k.bkn.go.id

TRIBUN-TIMUR.COM - Minggu (17/2/2019) merupakan hari terakhir pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2019 atau P3K 2019.

Calon pelamar PPPK atau P3K dapat segera melakukan Registrasi atau login di sscasn.bkn.go.id atau ssp3k.bkn.go.id. Manfaatkan waktu sehari ini.

Jadwal ini mundur dari penetapan jadwal pendaftaran PPPK / P3K di ssp3k.bkn.go.id yang sebelumnya akan berakhir Sabtu (16/2/2019) ini.

Baca: Sudah 31.686 Pendaftar P3K Berhasil Buat Akun - Ini Cara Login di sscasn.bkn.go.id & ssp3k.bkn.go.id

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming RCTI & Jawa Pos TV Persija vs PS Tira Persikabo, Nonton Disini!

Penambahan masa daftar sehari sesuai Peraturan Menteri PANRB No 2 Tahun 2019 yang mengatur pengadaan PPPK, pendaftaran dibuka hingga 17 Februari 2019.

“Pendaftaran online PPPK akan dimulai hari ini, Selasa, 12 Februari 2019 dan akan ditutup 17 Februari 2019,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenpanRB, Mudzakir di Jakarta dikutip dari menpan.go.id.

Namun, sebelum mendaftar, baca dulu persyaratannya. Pasalnya, ada sedikit perubahan dari pengumuman sebelumnya. Utamanya dari segi usia tenaga honorer eks K-II yang egilible untuk mendaftar.

Seleksi PPPK pada tahap I ini dibuka untuk Tenaga Honorer (TH) Eks K-II yang telah mengikuti tes pada tahun 2013 pada jabatan guru, dosen, dan tenaga kesehatan yang terdapat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Baca: 2 Link Live Streaming Real Madrid vs Girona Jam 18.00 Wib, Susunan Pemain, Nonton via Ponsel Disini!

Baca: 4 Link Live Streaming RCTI, GTV, MNC TV, iNews TV! Debat Kedua Pilpres 2019 Jokowi vs Prabowo

Khusus untuk Penyuluh Pertanian, database-nya ada pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pertanian.

KemenpanRB pun menambah satu formasi pada penerimaan PPPK tahap 1 2019 ini, yakni guru atau dosen Kementerian Agama yang sebelumnya belum ada.