Di Sidang Bawaslu, Caleg Golkar Palopo Irfan Nawir Dinyatakan Bersalah, Ini Sanksinya

Dalam sidang itu terlapor adalah Caleg Golkar Kota Palopo Dapil 3, Irfan Nawir yang diwakili oleh kuasa hukumnya Irham Amin

Di Sidang Bawaslu, Caleg Golkar Palopo Irfan Nawir Dinyatakan Bersalah, Ini Sanksinya
Hamdan/Tribunpalopo.com
Bawaslu Kota Palopo menggelar sidang dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu, Jl KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (14/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Seoharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Bawaslu Palopo menggelar sidang dugaan pelanggaran kampanye Pemilu 2019 di Kantor Bawaslu, Jl KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Senin (14/1/2019) sore.

Dalam sidang itu terlapor adalah Caleg Golkar Kota Palopo Dapil 3, Irfan Nawir yang diwakili oleh kuasa hukumnya Irham Amin. Pelapor adalah Panwascam Wara Timur, Andis Halim.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Palopo, Asbudi Dwi Saputra itu menerangkan, Caleg Golkar Palopo, Irfan Nawir telah dilaporkan melanggar dalam kampanye di luar jadwal melalui melalui iklan media massa online pada Pemilu 2019.

Baca: Dipecat Gegara Air, Honorer Puskesmas Batang Datangi Dinkes Bulukumba  

Baca: 2 Muncikari Kelas Kakap Prostitusi Artis Diburu Polisi, Diduga Penghubung Vanessa Angel dengan Rian

Baca: Gaji dan Sertifikasi Guru di Sidrap Belum Cair, Bagaimana di Daerahmu?

Asbudi menjelaskan, setelah melalui proses penyelidikan dan investigasi, kesimpulan sidang memutuskan saudara Irfan Nawir terbukti melakukan pelanggaran administrasi dan diberikan sanksi berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

"Yang dilanggar Pasal 24 ayat 2 Jo 23 ayat 1 huruf F PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum dan PKPU no 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilu 2019. Pelanggaran kampanye diluar jadwal menggunakan media massa," katanya.

Asbudi menambahkan, terlapor dapat mengajukan keberatan atau koreksi ke Bawaslu RI terhitung tiga hari kerja setelah putusan sidang.

"Kalau terlapor keberatan bisa ke Bawaslu RI. Tiga hari setelah vonis sidang," imbuhnya. (*)

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved