Jokowi Minta Kades Tidak Dikriminalisasi, Begini Kata Dosen Fakultas Hukum Unhas

Presiden menekankan, hendaknya dana desa yang didapat, digunakan untuk kemakmuran dan perputaran ekonomi desa.

Jokowi Minta Kades Tidak Dikriminalisasi, Begini Kata Dosen Fakultas Hukum Unhas
amiruddin/tribunsidrap.com
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi SH MH 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Amiruddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) mengatakan untuk kesalahan administratif ringan yang tidak terindikasi korupsi, maka seorang kepala desa (kades) yang mengelola dana desa tidak boleh dikriminalisasi.

Hal itu disampaikan Jokowi saat kegiatan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, di Gedung Dayan Dawood, Banda Aceh, Jumat (14/12/2018) pagi tadi.

Penjelasan Jokowi tersebut disambut tepuk meriah sekitar 100 kades dari berbagai kabupaten dan kota di Aceh. Presiden menekankan, hendaknya dana desa yang didapat, digunakan untuk kemakmuran dan perputaran ekonomi desa.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas), Fajlurrahman Jurdi SH MH turut menanggapi pernyataan Jokowi tersebut.

Menurutnya, setiap kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara harus diproses hukum. Tanpa memandang kerugian negara tersebut besar atau kecil.

"Kalau kesalahan administrasinya merugikan keuangan negara, itu harus diproses hukum. Tetapi jika yang dimaksud oleh Jokowi kesalahan administrasi yang tidak merugikan keuangan negara, maka itu bisa saja dipertimbangkan," kata Fajlurrahman Jurdi kepada tribuntimur.com.

Dosen kelahiran Bima, 13 Juli 1984 itu menambahkan, problem pengelolaan dana desa saat ini, karena setiap desa langsung mendapatkan kucuran dana dalam jumlah besar dari pemerintah.

Padahal, kata dia, masih ada sejumlah kepala desa yang belum memiliki pengelolaan keuangan yang baik.

"Bisa jadi gegara tidak tahu administrasi keuangan hingga melakukan kesalahan. Tetapi ada juga yang memang sengaja, makanya perlu diperhatikan actus reus dan mensreanya," ujarnya.

Mantan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) tersebut, juga berharap penegak hukum bersikap netral dalam memproses dugaan penyalahgunaan keuangan negara, termasuk dana desa.

Harus netral, kata Fajlu, dalam artian tidak boleh ada indikasi kepentingan melakukan kriminalisasi kades karena hal tertentu.

"Apabila cukup alat buktinya, telah terjadi penyalahgunaan keuangan negara, maka wajib diproses tanpa ada toleransi," tutupnya.

Penulis: Amiruddin
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved