Jokowi Ikut Angkat Map Hijau PBB Yusril di Istana Bogor, Padahal 5 Kali Yusril 'Melawan'

Memang, selama hampir satu jam, dalam sebuah ruangan tertutup di Istana Bogor, Yusril berdiskusi empat mata dengan Jokowi. “Kami diskusi tentang bangsa dan negara, tentang tata kelola negara,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan “apa isi pembicaraan empat” usai Jumatan bersama Yusril.

Berdiri di sisi kiri Jokowi, Yusril menegaskan sikap berseberangan selama ini, karena “dia adalah sahabat lama” yang selalu mengingatkan. Yusril menggunakan frasa “kritik membangun”, untuk menyatakan alasannya jadi oposisi di empat tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Awal November 2018 lalu, difasilitasi Eric Tohir, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Yusril menyatakan terbuka dirinya resmi menjadi penasihat hukum pasangan capres-cawapres  nomor urut 1 ini.

Yusril memang berlatar pengacara profesional. Ia tak masuk dalam struktur TKN dan jasanya ‘probono” atau prodeo, alias tak dibayar.

”Saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyer-nya kedua beliau itu. Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ini prodeo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja," ujar Yusril.

 Menjadi pengacara probono dan mengarahkan dukungan partai ke Jokowi-JK, melahirkan spekulasi politik. Ada yang menyebut dukungan ke Jokowi-Ma’ruf, untuk mengangkat ‘elektabilitas PBB di pemilu 2019.

Selama dua pemilu partai, (2009 dan 2014), PBB tak memiliki wakil di parlemen Senayan.

Sejak berdiri 1998, PBB hanya dua pemilu (1999 dan 2004) mendudukan anggota legislatornya di DPR-RI. 

Partai yang logo dan falsafah Islam-nya sama persis partai Masyumi era 1950-1960-an ini, hanya bisa menempatkan 13 wakil (1,94%) dari 462 total kursi di DPR-MPR/RI di pemilu 1999. 

Lalu pemilu 2004, PBB yang hanya dicoblos 2,970.487 pemilih, harus kehilangan dua wakilnya di DPR. Dari 550 total kursi, di pemilu kedua era Refomasi ini, PBB hanya bisa mengontrol 11 kursi (1,79%).

Dua pemilu terakhir, PBB kalah bersaing dari partai pendatang baru lainnya.  Meski memiliki sekitar 100-an anggota legislator lever provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, PBB tak lagi bisa mencapai electoral threshold nasional. Electoral Threshold adalah ambang batas minimal suatu partai atau politisi untuk memperoleh kursi di parlemen.

Kondisi inilah yang menjelaskan kenapa PBB nyaris tak pernah di perhitungkan lagi di kancah politik nasional. PBB kehilangan magnitudo untuk jadi kendaraan kandidat peserta pemilu apalagi kontestan pilpres.

Di kubu Jokowi-Ma’rif, bergabungnya Yusril adalah senjata politik. Sebab, hingga Oktober 2018 lalu, kubu penantang petahana, Prabowo-Sandiaga Uno, senantiasa mengkaim, aspirasi politik Yusril senada dengan perjuangan mereka.

Jokowi sendiri menilai Yusril merupakan sosok birokrat negara, politisi berpengalaman dan advokat profesional. Makanya, ta heran jika Yusril adalah incaran politis. "Bagus, alhamdulilah. Kita yang meminta, Pak Erick yang meminta. Kita kan tahu profesionalitas dari Pak Yusril Ihza Mahendra," kata Jokowi ditemui di Lebak Bulus, Selasa (6/11/2018).

Jusuf Kalla, wakil presiden sekaligus ketua tim panasihat TKN Jokowi-Ma’ruf, juga menilai masuknya Yusril di kubu ‘Jokowi” sarat manuver politik. "Di sini dia sebagai pengacara, bukan sebagai Ketum PBB yang diangkat sebagai pengacara," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, (6/11/2018) lalu.