Waduh! KPK Tangkap Hakim Pengadilan Negeri, Ada Juga Seorang Wanita

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu lagi kasus korupsi yang mencengangkan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan operasi senyap terhadap oknum penegak hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2018) malam.

Dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) itu, diketahui lembaga antikorupsi tersebut mengamankan enam orang.

Informasi hakim ditangkap KPK itu dibenarkan oleh komisioner KPK.

Pada Selasa (27/11/2018) sekira pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke Gedung KPK.

Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, di antaranya hakim ditangkap KPK, termasuk seorang perempuan juga ikut ditangkap.

"Saat ini enam orang masih melakukan pemeriksaan awal (di gedung KPK)," ungkap Basaria Panjaitan.

Baca: Ketua KNPI Luwu Utara Doakan PSM Juara Liga 1 2018

Baca: 25 Calon Anggota KPU Polman Ikuti Tes Kesehatan

Baca: Dikunjungi Pejabat Kedubes Jerman, Bupati Luwu Utara Perkenalkan Ojek Seko

Namun, Basaria Panjaitan enggan mengungkapkan konstruksi kasus dalam OTT tersebut.

"Nanti diperiksa dulu," ucap Basaria Panjaitan.

Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut.

KPK Tangkap Oknum PN Jakarta Selatan Terkait Perkara Perdata

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 5 orang, termasuk oknum penegak hukum dari pengadilan negeri di Jakarta, Selasa  (27/11) malam.

"Benar ada penegak hukum dari pengadilan (yang terjaring OTT KPK)," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Pada Selasa  (27/11) sekitar pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke gedung KPK.

Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, seorang perempuan juga termasuk di dalamnya. 

"Saat ini 5 orang masih melakukan pemeriksaan awal (di gedung KPK)," tambah Basaria.

Tapi Basaria enggan mengungkapkan konstruksi kasus dalam OTT tersebut.

"Nanti diperiksa dulu," ungkap Basaria.

Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut.

Terkait perkara perdata

KPK melakukan Operasi Tangan Tangan (OTT) terhadap 6 orang terkait perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Benar ada kegiatan tadi malam sampai dini hari di Jakarta terkait dengan penanganan perkara perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

Menurut Agus, KPK sudah mengamankan enam orang.

"KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status para pihak yang diamankan. Tunggu konferensi pers lebih lanjut," tambah Agus.

Sedangkan Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengaku belum mendapat informasi mengenai OTT tersebut.

"Saya sedang tidak di kantor dan informasi masih simpang siur, jadi saya belum bisa menyampaikan apa pun," kata Suhadi saat dihubungi.

Pada Rabu (27/11) sekitar pukul 22.00 WIB, tim KPK sudah membawa empat orang yang terjaring dalam OTT tersebut ke gedung KPK.

Dari orang-orang yang diamankan dalam OTT tersebut, seorang perempuan juga termasuk di dalamnya. 

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan ketika dihubungi juga enggan mengungkapkan siapa saja yang terjaring dalam OTT tersebut.

"Nanti diperiksa dulu," ungkap Basaria.

Berdasarkan KUHAP, KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status kelima orang yang diamankan tersebut. (Antara)

4 Hakim Ditangkap KPK di Medan

Seperti diberitakan Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan di Medan, Sumatera Utara.

Sebanyak empat orang di antaranya adalah hakim.

Masing-masing yakni, Ketua Pengadilan Negeri Medan Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan Wahyu Prasetyo Wibowo.

Kemudian, hakim Sontan Merauke Sinaga dan hakim adhoc Merry Purba. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK hanya menetapkan Merry Purba sebagai tersangka.

Merry disangka menerima suap 280.000 dollar Singapura.

"Seperti tadi disampaikan, proses masih berlangsung. Ada kemungkinan melalui pengembangan dan penyidikan, kami belum tahu. Sementara yang sangat kuat alat buktinya adalah saudara MP (Merry Purba)," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Menurut Agus, hingga saat ini alat bukti yang cukup kuat mengenai transaksi suap hanya melibatkan Merry Purba.

Dalam sidang putusan terhadap Tamin pada 27 Agustus 2018, hakim menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tamin juga dikenakan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp 132 miliar. Putusan itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut supaya Tamin divonis 10 tahun penjara.

Menurut Agus, apabila belum ditemukan bukti, tiga hakim lainnya akan dibebaskan setelah selesai menjalani pemeriksaan.