Pemkab Gowa Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Menpan RP

Pemerintah Kabupaten Gowa meraih penghargaan pelayanan publik terbaik 2018 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Pemkab Gowa Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Menpan RP
Humas Pemkab Gowa
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menerima penghargaan dari Menpan RP, Syafruddin. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ari Maryadi

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pemerintah Kabupaten Gowa meraih penghargaan pelayanan publik terbaik 2018 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.

Penghargaan ini diraih berkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf Kabupaten Gowa.

Baca: Angin Kencang Tumbangkan Pohon Besar Depan Gereja Katolik Rantepao

Baca: Lagi, Empat Prodi di Unhas akan Terakreditasi Internasional

Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Syafruddin kepada Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

"Penghargaan pelayanan publik ini semakin memacu semangat kerja untuk Gowa yang lebih baik dan masyarakatnya makin sejahtera," kata Adnan dalam rilis yang diterima Tribun Timur.

Penghargaan tersebut jadi penghargaan ke-58 kepemimpinan Adnan bersama Wabup Abd Rauf Malaganni.

Menurut Adnan, penghargaan tersebut menjadi langkah awal untuk terus memacu kinerja para ASN dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Gowa.

"Ini menjadi bukti nyata, Pemerintah Kabupaten Gowa terus berbenah diri dan menciptakan inovasi pelayanan publik," katanya.

"Ini bisa diraih karena kerja keras semua jajaran Pemkab Gowa didukung masyarakatnya," tambah Adnan.

Baca: Polres Maros Tunda Penetapan Tersangka Kasus Sikdes

Baca: Pelindo IV Jalin Kerja Sama dengan Fakultas Teknik Unhas

Di tempat yang sama Kepala Dinas PTSP, Indra Setiawan Abbas menjelaskan terkait penilaian layanan publik ini. Menurutnya, ada banyak indikator yang dipenuhi dalam penilaian.

"Yakni pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan khususnya penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat," jelas Indra.

Penulis: Ari Maryadi
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved