Ini Pertanda Apa? Wagub Sulsel Tak Tahu Proses Lelang Sekda Libatkan Akademisi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASASR - Ternyata Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sudah membentuk panitia lelang Sekprov Sulsel atau Sekretaris Provinsi Sulsel.

Salah seorang anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) menjadi panitia lelang.

Ironisnya, Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku tidak tahu menahu mengenai perkembangan lelang itu. Bahkan, Wagub Sulsel mengaku tidak tahu kalau ada anggota TP2D yang jadi panitia lelang Sekprov Sulsel.

Sudirman juga tidak tahu kalau ternyata sudah ada surat jawaban dari kementerian dalam negeri (kemendagri).

Baca: Bukan ke Prabowo, Hotman Paris Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi karena ini

Baca: Kritik Titiek Soeharto ke Jokowi, Uang Rp 50 Ribu Dapat Apa Sekarang & Jawaban Khofifah

Baca: Isu Pengaturan Skor, Pemain Persib Nangis Ini Rilis Resmi Maung Bandung dan Reaksi Mario Gomez

Surat berisi permohonan persetujuan pelaksanaan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di Lingkungan Pemprov Sulsel ini dikirim Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) pada 27 September 2018 dan dijawab oleh kemendagri pada 8 Oktober.

"Saya tidak tahu perkembangan (lelang sekprov) saat ini. Yang saya tahu surat permohonan yang kami ajukan ke mendagri. Untuk surat balasan, belum saya lihat," ujar Sudirman usai melaksanakan Salat Lohor berjamaan di Masjid Nurul Amir kompleks Kantor Gubernur Sulsel, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Senin (19/11/2018).

Seperti kebiasaannya di hari kerja di Kantor Gubernur Sulsel, Sudirman selalu menyempatkan diri berbincang dengan wartawan usai salat berjamaah di Masjid Nurul Amir, baik Salat Lohor maupun Salat Asar.

Kemarin, materi curahan hati (curhat) wagub soal lelang sekprov dan keterlibatan anggota TP2D.

Paripurna DPRD
Biasanya dalam “bincang usai salat berjamaah”, Sudirman aktif menjawab pertanyaan wartawan.

Awal pekan lalu, Senin (12/11), Sudirman mampir menemui wartawan di ruang humas pemprov usai Salat Asar di Masjid Nurul Amir. Ketika itu, wagub mengonfirmasikan persetujuan kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) mengucurkan dana Rp 1,6 triliun mendukung program percepatan yang diajukan Prof NA-Sudirman (Prof Andalan).

Hari Senin itu juga, wagub lebih memilih bersilaturahmi dengan wartawan dan staf pemprov ketimbang menghadiri paripurna di DPRD Sulsel.

Kemarin, wagub juga absen di paripurna DPRD Sulsel. Ketidakhadiran wagub membuat legislator “murka” dan menunda lagi paripurna pembahasan APBD 2019 itu. 

Awalnya sidang itu ditunda ke malam hari, sambil menunggu kedatangan wagub karena gubernur sedang berada di Jakarta.

Namun, saat sidang hendak dimulai lagi pada malam hari, wagub tak kunjung datang.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah yang memimpin sidang paripurna tentang pemandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan APBD Sulsel 2019 itu hanya mengabsen para legislator sekitar pukul 20.30 wita, sebelum memutuskan sidang ditunda ke hari Rabu (21/11) ini.

“Ini paripurna penyampaian pengantar nota keuangan untuk APBD 2019, seharusnya gubernur atau wakil gubernur yang hadir,” tegas Ulla, sapaan Ketua Partai Demokrat Sulsel asal Pangkep tersebut.

Pekan lalu, NA diagendakan mengikuti Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan untuk APBD 2019 di Kantor DPRD Sulsel. Namun, paripurna ini juga dibatalkan karena ketidakhadiran gubernur dan wagub.

Lelang Sekprov

Wagub mengaku lebih memilih berdiskusi dengan wartawan ketimbang menghadiri acara seremonial di DPRD. Dalam bincang “usai salat berjamaah” kemarin, wagug mengungkap harapan mengenai lelang sekprov.

“Saya belum tahu kalau ternyata sudah ada surat balasan dari kemendagri itu. Kabarnya sudah ada yah. Tapi saya belum lihat. BKD atau Pj Sekda juga belum infokan ke saya," jelas Sudirman.

Saat ditanya apakah dirinya dilibatkan dalam lelang sekprov itu, Sudirman menjawab dengan nada suara agak meninggi. "Saya fokus ke pekerjaan saja, yang penting mereka bisa bekerja," katanya geleng kepala sambil menunduk.

Menurutnya, sekprov seharusnya digelar terbuka, semua pihak bisa mendaftar.

Sudirman juga mengungkapkan tidak mempersoalkan jika dirinya tidak dilibatkan.

"Saya yang penting bisa bekerja. Kalau dia (panitia) kirimkan ka orang (Sekda) yang tidak bisa kerja, berarti tidak bagus panitianya.Intinya kirim kan saya yang bagus kinerjanya," kata alumnus Fakultas Teknik Unhas itu.

Kordinator TP2D Sulsel Prof Dr Yusran Yusuf mengatakan, salah seorang anggota TP2D, Prof Dr Syamsu Alam, menjadi panitia lelang sekprov.

"Dari TP2D hanya Prof Syamsu Alam," ujar Prof Yusran, kemarin.

Selain Prof Syamsu, juga masuk panitia dari unsur akademisi ekonom Unhas Prof Dr Gagaring Pagalung.
Lelang Sekprov Sulsel awalnya disampaikan Dirjen Otoda Kemendagri RI Soni Sumarsono ke Tribun di Jl Lembeh, Makassar, Minggu (18/11/2018).

Soni mengatakan, surat persetujuan kemendagri untuk lelang itu dikeluarkan surat per 8 Oktober 2018.
"Ini salah satu kebijakan atau proses administrasi. Pelaksanaan terserah mereka, tidak masalah kok yang jelas sudah mengantongi izin," ujar Soni, mantan Pj Gubernur Sulsel.

Menurut Soni, salah satu syarat pelaksanaan lelang adalah terbentuknya panita seleksi yang berasal dari eselon 1 Kemendagri RI, pejabat teras Pemprov Sulsel, akademisi, dan lembaga independen.

Untuk perwakilan kemendagri, ditunjuk Staf Ahli Bagian Keuangan Mendagri RI, Hamdani.(Tim TribunTimur)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: 

Baca: Bukan ke Prabowo, Hotman Paris Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi karena ini

Baca: Kritik Titiek Soeharto ke Jokowi, Uang Rp 50 Ribu Dapat Apa Sekarang & Jawaban Khofifah

Baca: Isu Pengaturan Skor, Pemain Persib Nangis Ini Rilis Resmi Maung Bandung dan Reaksi Mario Gomez

Berita Selengkapnya di Edisi Cetak Harian Tribun Timur Makassar, Selasa (20/11/2018)