Paku Pohon Marak di Maros, Pemuda Pancasila: Harus Ada Sanksi Tegas

Maraknya paku-paku pohon saat pemasangan Alat Paraga Kampanye (APK) di Maros jelang Pemilu disebabkan kurangnya kesadaran oleh oknum tertentu.

Paku Pohon Marak di Maros, Pemuda Pancasila: Harus Ada Sanksi Tegas
ANSAR
APK terpasang di pohon jalan Pettarani Maros. APK tersebut dipaku oleh oknum. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ansar Lempe

TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Maraknya paku-paku pohon saat pemasangan Alat Paraga Kampanye (APK) di Maros jelang Pemilu disebabkan kurangnya kesadaran oleh oknum tertentu.

Koordinator Badan Lingkungan Hidup, MPC Pemuda Pancasila Maros, Abdillah mengatakan, oknum semakin leluasa memasang APK lantaran tidak adanya tindakan tegas dari Bawaslu.

Dia menilai, pengawas cenderung bersikap reaktif yaitu hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

Baca: TERPOPULER: Hitung-hitungan Peluang Juara Persib, PSM, dan Persija, Lihat Klasemen Liga 1 Hari Ini

Baca: Cegah Kasus Pelecehan Seksual, DP3A Enrekang Maksimalkan P2TP2A

Baca: Klasemen Liga 1 dan Top Skor dan Jadwal Lengkap Pekan 31 Big Match PSM vs Persija, PSIS vs Persib

"Padahal seharusnya, pengwas mampu mengantisipasi pelanggaran selama proses Pemilu. Haru ada sanksi tegas kepada siapa saja yang melanggar," katanya, Senin (12/11/2018) 

Selain itu, terbatasnya sumber daya juga mempengaruhi komitmen tim pengawas. Sudah seharusnya tim pengawas mengubah paradigma berpikirnya. Dari reaktif menjadi preventif.

"Kesalahan tim pengawas dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan, dapat mengganggu mekanisme pelaksanaan Pemilu itu sendiri," katanya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, tim pengawas harus memperhatikan, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, serta kaidah yang ada.

Baca: Spirit Nikel Juara Bupati Cup di Rusunawa Sorowako Luwu Timur

Baca: Taufan Pawe Ajak Tenaga Kesehatan Jadi Pahlawan Kekninian

Baca: Bonceng Murid SD, Sukamtri Tertabrak Mobil di Jl Veteran Selatan, Begini Kondisinya

Abdillah melanjutkan, tim pengawas harus mampu meminimalisasi pelanggaran terhadap Undang-undang dalam pelaksanaan Pemilu.

"Tingginya angka pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan oleh tim pengawas bukanlah merupakan keberhasilan," katanya.

Halaman
12
Penulis: Ansar
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved