Dr Hasrullah: Pilpres Jadi Ancaman Kebangkitan Palu di Masa Pemulihan

MAKASSAR, TRIBUN – Masa pemulihan di ibu kota Sulawesi Tengah segera dimulai. Pembangunan kembali infrastrukutur dan suprastruktur akan serentak berjalan mulai Januari 2019.

Hingga dua bulan kedepan, pemerintah daerah dan pusat akan fokus kepada pembangunan sarana dan prasarana publik dan sosial serta hunian sementara.

Masa pemulihan di 4 daerah di kawasan Teluk Palu itu, diperkirakan berlangsung dua hingga tiga tahun, atau hingga 2022.

Baca: BNPB: Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Gempa di Sulteng Selama Dua Bulan

Namun, diperkirakan kehidupan normal seperti sebelum Jumat (28/9/2018) lalu, di ibu kota provinsi berpenduduk 2,8 juta jiwa itu, bisa lebih cepat.

Syaratnya, pemerintah pusat dan sektor swasta, ikut berperan aktif selama satu tahun masa awal pemulihan, atau hingga 2020, dan kebijakan disana jauh dari intervensi dan kepentingan politik praktis.

Demikian dikemukakan pakar komunikasi politik asal Unhas, Dr Hasrullah, saat dimintai tanggapan terkait, berakhirnya 28 hari masa tanggap dan siaga darurat pasca-trio-bencana alam (gempabumi, tsunami dan likuifaksi) di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Palu bisa bangkit lebih, cepat asalkan kebijakan pemulihannya bersih dari kepentingan politik praktis, misalnya Pipres dan pemilu legislatif April 2019 nanti. Tolong, dahulukan sisi kemanusiaannya, bukan kepentingan politiknya. Inilah masa menguji integritas dan keberpihakan Jokowi-JK” kata Hasrullah.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Sulteng Longki Djanggola adalah Ketua DPD Partai Gerindra.

Gerindra adalah partai pengusung utama capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan ini sekaligus lawan tunggal petahana, Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Masa transisi dan awal pemulihan di Sulteng, bertepatan dengan puncak masa kampanye Pilpres dan Pemilu Legislatif.