OPINI: Membaca untuk Berdaya

Catatan Rakor Perpustakaan Se-Sulsel Tahun 2018

Oleh: Tulus Wulan Juni
(Pustakawan Madya Perpustakaan Kota Makassar)

DINAS Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Perpustakaan dan Kearsipan se-Sulawesi Selatan tahun 2018 di Hotel Gammara, Kota Makassar, Sabtu (20/10).

Rakor diikuti seluruh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan. Tahun ini ikut diundang dari perwakilan pegiat literasi.

Rapat koordinasi dibuka Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Ini dilakukan sebagai upaya sinkronisasi kewenangan serta tugas-tugas perpustakaan dan kearsipan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.

Selain itu sebagai upaya mengimplementasikan program prioritas nasional penguatan literasi untuk kesejahteraan yakni Literasi informasi terapan dan inklusif, Pendampingan masyarakat untuk literasi informasi, dan Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Baca: OPINI: Mengelola Risiko Bencana

Dari rakor tersebut setidaknya ada 3 catatan tersendiri bahwa sebenarnya perpustakaan memegang peranan penting karena membaca untuk berdaya namun pengambil kebijakan masih mempunyai cara pandang yang berbeda.

Perpustakaan Sekolah
Kepala Perpustakaan Nasional RI Muh Syarif Bando selaku narasumber dalam materinya sempat mengungkapkan bahwa di Indonesia sekitar 70% hanya tamatan SD, SMP dan SMA.

Hal ini menjadi tantangan apakah mereka bisa berdaya dan bisa bersaing dengan negara lain jika tingkat pendidikan dan budaya baca mereka yang rendah.

Apa yang diungkapkan Kepala Perpustakaan Nasional sebenarnya dapat dilihat dari kondisi miris perpustakaan sekolah saat ini.

Bayangkan lebih 1/3 waktu anak-anak kita dihabiskan dilingkungan sekolah dan hanya 46 % sekolah SD dan 48 % sekolah SMP di Indonesia memiliki perpustakaan.

Dari jumlah tersebut, khususnya SD, masih banyak belum memiliki tenaga tetap perpustakaan apalagi Pustakawan.

Belum lagi honorarium tenaga perpustakaannya yang sangat minim. Bagaimana generasi yang akan datang bisa berdaya jika sejak dilingkungan dasar tidak diperkenalkan dan dikembangkan kegemaran membaca.

Inilah yang sebenarnya perlu disinkronisasi lebih dahulu oleh Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Pendidikan Nasional.