Menjadikan Universitas Dapur Pembangunan Daerah

Demikian juga rekayasa di bidang budidaya ternak dan prerikanan, teknologi kedokteran dan farmasi, serta rekayasa di bidang mekanika mesin adalah karya-karya ‘Mattulada baru ‘sekarang tersedia di Kampus Universitas Hasanuddin.

Universitas memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan, karena pengetahuan dan sumber daya manusia merupakan pendorong penting kemakmuran, inklusi dan pengembangan territorial regional.

Kontribusi universitas melalui riset di bidang rekayasa dan sosial lebih luas, inovasi lingkungan dan refleksi kritis juga penting pada saat tantangan dan risiko luar biasa yang dihadapi wilayah dan negara.

Kedekatan geografis dan kelekatan adalah keuntungan besar bagi universitas sebagai agen perubahan yang mempromosikan interaksi manusia, mentransfer pengetahuan, dan membangun kepercayaan dan tujuan bersama di antara berbagai aktor dan kepentingan, tulis John Harrison, Department of Geography, Loughborough University, UK dalam Universities, Knowledge and Regional Development, (2017).

Egoisme Birokrasi
Menjadikan universitas sebagai center of innovation dan center of idea untuk mendukung pembangunan regional pada dasarnya sangat beralasan. Bukan saja karena universitas memiliki sumberdaya manusia yang lebih andal, netral, dan objektif, juga universitas memiliki sarana dan prasarana berupa laboratorium dan perpustakaan yang mendukung.

Selain itu, universitas memiliki jaringan antarkampus yang dibina oleh para dosen dengan para pakar asing yang pernah menjadi dosennya di luar negeri serta jaringan antarkementerian yang mereka bina melalui berbagai Puslitbang Kementerian.

Masalahnya, universitas kadang merasa enggan menawarkan diri sehingga lebih terfokus pada bidang pengajaran/pendidikan. Sebaliknya pemerintah daerah yang sejak diberlakukannya otonomi daerah dan mengedepannya dominasi kepentingan politik menghadapi berbagai masalah internal, baik dalam penyediaan sumberdaya (rata-rata baru pada tingkat S2), maupun tantangan birokrasi.

Karena itu perlu dikomunikasikan agar dua kepentingan ini bisa bersinergi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan pimpinan daerah yang ditunjang dengan regulasi yang bisa bermanfaat untuk kedua pihak.

Perkembangan tata kelola pemerintahan dengan munculnya berbagai badan dan dinas baru, misalnya Badan Pengendalian Bencana, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Tata kelola Air, Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Penelitian Daerah menjadi tantangan yang tidak kecil terutama penyediaan sumberdaya yang spesialis dan pengembangan kelembagaan (institutional building) menjadi suatu institusi yang professional.

Belum lagi diperlukannya pengkajian tentang dinas-dinas yang kemungkinannya sudah out of date yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan dan perkembangan masyarakat kotemporer.

Karena itu ide Gubernur Sulsel yang baru Prof Nurdin Abdullah untuk menjadikan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan berbasis pengetahuan (knowledge based) dengan menempatkan universitas sebagai partner utama dalam pembangunan daerah.

Masalahnya, kasus pengalaman dalam penanganan suatu program yang disenergikan antara dinas dan universitas pernah terjadi ketika kami menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin.

Ketika itu, Menteri yang kebetulan berwawasan akademik menginginkan agar program bisa dijalankan dengan bersinergi universitas agar bisa berbasis knowledge dan pengawasan yang lebih netral. Namun pada tingkat pelaksanaan di saat program dicoba untuk disinergikan, pihak dinas bersekukuh tidak mau dicampuri dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Ada pemikiran sempit dalam visi yang sangat pendek (one step ahed) bahwa proyek yang akan dijalankan itu adalah milik kementeriannya dan sekaligus sebagai sumber bagi mereka. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan dengan tidak melihat visi ke depan bahwa sinergitas antara pembangunan daerah dan universitas lebih jauh pada tataran yang lebih komprehensif.

Kehadiran universitas dalam memberi advokasi dan mendampingi pemerintah daerah dalam pengelolaan potensi sumberdaya ekonomi, diharapkan dapat membuat teroboson dalam bentuk ide-ide cemerlang dan inovasi baru agar birokrasi tidak terseret pada rutinitas.