Bantuan Rawan Jadi Alat Politik, PMD Maros Imbau Warga Tidak Percaya Oknum

TRIBUN TIMUR.COM, MAROS - Proses pemilihan Kepala Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Maros, mulai memanas.

Bahkan, oknum petugas yang mengaku dari pemerintah desa dan Dinas Sosial, turun ke pemukiman, untuk melakukan pendataan kepada warga untuk diberikan bantuan.

Laporan dugaan kecurangan tersebut telah diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Maros, Senin (15/10/2018).

Kepala Bidang Pemdes Dinas PMD, Muh Aris mengimbau warga, supaya tidak terpengaruh dengan adanya oknum yang mengaku dari desa atau pemerintah kabupaten, yang melakukan pengancaman atau iming-iming lain.

Pasalnya, saat ini semua pihak pemerintah tidak akan mengelurkan bantuan atau kebijakan yang berpotensi menyebabkan konflik Pilkades atau Pemilu.

"Kami minta warga supaya cerdas. Jangan mau terpengaruh dengan itu (ancaman). Kalau pun ada bantuan, cakades tidak boleh mengklaim," katanya.

Dia berharap, cakades berkampanye dengan menggunakan cara terhormat. Bukan malah menjatuhkan calon lain atau memanfaatkan program pemerintah.

Sebelumnya, Calon Kepala Desa Alatengae, Ramli Nurdin protes dengan adanya pendataan warga yang dilakukan oleh petugas.

Petugas tersebut mengaku suruhan dari pemerintah desa dan Dinas Sosial (Dinsos) Maros.

Sejumlah warga kurang mampu didata untuk diberikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemberian beras miskin (Raskin).

Ramli keberatan, lantaran tindakan Pemdes dan Dinsos tersebut, tidak tepat. Apalagi musim Pilkades. Tindakan tersebut, terkesan ditunggangi oleh kepetingan salah satu Cakades.

"Untuk apa dilakukan pendataan PKH. Momennya tidak tepat. Seharusnya jika ada pembagian bantuan, disampaikan dulu kepada warga, supaya tidak ada yang menunggangi," katanya.

Jenis bantuan yang menyasar keluarga kurang mampu tersebut, harus diperjelas sumbernya. Apakah dari Kementrian Sosial, Pemkab atau pihak desa.

Pemerintah juga harus menyampaikannya kepada warga, melalui media sosial atau pengumuman melaui masjid. Hal itu harus dilakukan, supaya Cakades tidak merasa dicurangi.

"Program bantuan sosial, cenderung menjadi alat elit politik untuk meraih dukungan, termasuk pemilihan kepala Desa. Makanya tidak boleh ada bantuan yang keluar begitu saja, saat momen Pilkades," katanya.

Dia senang jika warga mendapat bantuan, jika sumbernya jelas.

Ramli menyayangkan dengan berjalannya program penmuktahiran data yang hampir bersamaan di Pilkades. Pemutakhiran data yang tidak trasparan tersebut bisa berdampak konflik.

Warga juga diancam akan dicabut bantuannya, jika tidak menuruti kemauan petugas tersebut. Dia mengarahkan, untuk memilih calon tertentu. (*)