Pemkab Bantaeng Kini Punya Bengkel Aset

Inovasi ini sebagai upaya atas kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh bagian aset BPKD Bantaeng.

Pemkab Bantaeng Kini Punya Bengkel Aset
edi hermawan/tribunbantaeng.com
Pemkab Bantaeng melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng meluncurkan bengkel aset sebagai proyek perubahan. 

Laporan Wartawan TribunBantaeng.com, Edi Hermawan

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Pemkab Bantaeng melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Bantaeng meluncurkan bengkel aset sebagai proyek perubahan.

Launchingnya dilakukan oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, Syamsul Suli mewakili Sekda Bantaeng, Abdul Wahab.

Kabid Aset BPKD Bantaeng, Ahmad Said mengatakan bahwa inovasi bengkel aset tersebut berfungsi sebagai pusat kegiatan penatausahaan, pengelolaan administrasi barang milik daerah dan layanan informasi data aset daerah.

"Inovasi ini sebagai upaya atas kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh bagian aset BPKD Bantaeng," ujarnya yang juga peserta Diklatpim III LAN Makassar kepada TribunBantaeng.com, Jumat (28/9/2018).

Baca: BPKD Bantaeng Kini Punya Bilik Pajak, Ini Fungsinya

Baca: Sekretaris BPKD Bantaeng Janji Segera Cairkan Dana Atlet Porda

Dia menjelaskan bahwa inovasi itu juga lahir dari lima hal yang saat ini kerap menjadi temuan oleh BPK-RI. Bahkan kerap menjadi temuan berulang.

Kelima masalah dimaksud adalah pencatatan kelengkapan daftar rincian aset tetap yang belum lengkap, akurat dan mutahir.

Pemkab Bantaeng belum menetapkan Perda pengelolaan aset. Karena telah diberlakukan PP nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri nomor 19 Tahun 2016.

"Aset tanah dibawah badan jalan juga belum seluruhnya diukur dan ditetapkan nilainya, serta BPKB Randis yang belum sepenuhnya berada pada bidang aset Pemkab," tambahnya.

Serta proses penyertaan kewenangan P3D dari Pemkab ke Provinsi yang belum selesai, sehingga masih tercatat sebagai aset Pemkab.

Sehingga keberadaan bengkel aset yaitu tempat untuk memperbaiki pencatatan yang masih dianggap kurang lengkap dan tertib.

"Pada bengkel aset ini juga memungkinkan pihak terkait untuk menghasilkan rumusan konsep, maupun perda yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah," katanya.

Kedepan, bengkel aset juga bisa dijadikan sumber layanan informasi data aset Pemkab Bantaeng yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat lewat jaringan server Diskominfo maupun sosial media.

"Hal itu juga dianggap sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait informasi aset yang dimiliki oleh Pemkab Bantaeng," tuturnya.(*)

Penulis: Edi Hermawan
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved