GMTD Pastikan Tak Akan Serobot Lahan Warga Jl Nuri

Eka mengatakan, terkait gugatan di PTUN tersebut yakni atas 14 sertifikat hak milik

GMTD Pastikan Tak Akan Serobot Lahan Warga Jl Nuri
tribun/diwan
Associate Director PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), Andi Eka Firman Ermawan, memberikan keterangan dalam jumpa pers di Fireflies Cafe jalan Pattimura Makassar, Selasa (18/9). Jumpa pers ini menjelaskan PT. Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk membantah akan menggusu lahan warga di Mariso, Kota Makassar. 

Makassar, Tribun - Manajemen PT GMTD Tbk memastikan tanah yang sudah dimenangkan dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni di area Jl Nuri Kecamatan Mariso, Kota Makassar (samping Hotel Gammara), adalah hak milik GMTD.

Demikian dipaparkan Associate Director PT GMTD Tbk, A Eka Firman Ermawan, dalam jumpa pers yang digelar Selasa (18/9), di Fireflies, Jl Pattimura, Makassar.

“Permasalahan ini tidak ada kaitannya dengan warga di jalan Nuri Lorong 300 RW 6, RT 7 Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Objek putusan PTUN Makassar No.86/G/2017/ PTUN.Mks tidak terkait dengan warga yang tinggal bersebelahan obyek gugatan,” ujar Eka.

Menurut Eka, dalam pengadilan GMTD hanya memperjuangkan haknya, berupa tanah yang ada di dalam pagar yang kebetulan bersebelahan dengan rumah warga.

“Kami tidak ada alasan untuk menggugat warga yang bukan haknya GMTD. Termasuk fasilitas umum seperti masjid, sekolah, itu tidak terkait sama sekali dengan GMTD. Objeknya sangat jauh dari objek perkara, dan bukan milik GMTD,” lanjut Eka.

Baca: PT GMTD Fokus Pembangunan Greend River View, Target Rp 250 Milliar di Tahun 2018

Jumpa pers ini terkait adanya keresahan warga Mariso, terutama di area Jl Nuri Lorong 300 RW 6 RT 7, yang khawatir rumahnya akan digusur setelah PT GMTD memenangkan gugatan tanah tersebut.

“Kami informasikan kembali bahwa GMTD sekali lagi membuka diri kepada warga yang masih ragu dengan objek sengketa dan bisa berkomunikasi dengan perusahaan agar kesalahpahaman dan kekhawatiran warga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,”tutup Eka.(rul)

Eka mengatakan, terkait gugatan di PTUN tersebut yakni atas 14 sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar thn 2009 hingga 2016.

Ke-14 seertifikat milik oknum pengusaha di Makassar yang diklaim melalui Prona (Proyek Nasional) tersebut sudah diuji di Pengadilan TUN Makassar dan terbukti cacat yuridis dan melanggar perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik.

“Di mana alas hak sertifikat-sertifikat tersebut terbit berdasarkan pemilik awal (oknum tanah) yang sudah dipidana bersalah (puts.inkract) tapi oknum tanah masih menjual ke pihak lain yang kemudian disertifikatkan di atas tanah GMTD,” papar Eka.(rul)

Penulis: Hasrul
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved