Diungkap Prabowo, inilah Otak di Balik Lengsernya Ahok dari Kursi Gubernur DKI Jakarta

"Saat Indonesia merdeka, terjadi silang pendapat yang berbeda tajam antara Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi mereka bisa bersahabat. Walau berbeda tafsir saja sudah bisa bersahabat. Sekarang ini, baru mau pilpres sudah berantem, sudah berkelahi, sudah mencaci," kata Zulkifli.

Zulkifli mengingatkan, semuanya harus merdeka untuk bersatu, bersatu untuk berdaulat, berdaulat agar berlaku adil dan adil agar Indonesia setara demi kesejahteraan bersama. Pilpres itu sarana untuk mencapai bersatu, berdaulat, dan adil.

"Loh kok sekarang berpikirnya pilpres untuk berkelahi dan malah merusak persatuan. Pilpres itu untuk persatuan agar Indonesia bisa berdaulat dan sejahtera,"terangnya.

Dia menambahkan, sekarang justru terbalik, pemilihan bupati, gubernur dan presiden malah berantem. Ini harus diluruskan. Untuk apa jadi pejabat, untuk apa jadi anggota DPR, dan apa hak-hak warga negara.

"Seharusnya para pejabat mesti paham. Kalau tidak paham, ya begini jadinya berantem,"bebernya.

Zulkifli menerangkan pilar kebangsaan Pancasila. Sila pertama artinya Ketuhanan Yang Maha Esa artinya prinsip Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan menolak paham anti Tuhan.

"Sila Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi saling menghargai bukan menghina, bukan mengejek, memanusiakan manusia," imbuhnya.

Dilanjutkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Negara ini bersumpah melindungi segenap darah Indonesia. Memupuk persatuan. Jika ada perbedaan musyawarah harus diselesaikan secara mufakat.

"Kalau dulu kamu ditanyai sukunya apa, kamu agamanya apa. Sekarang tidak, kita sepakat bahwa kita NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Sumatera, dari Kalimantan asalkan masih satu bangsa bisa hidup dimanapun di Indonesia,"tandasnya.

Zulkifli menjelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempunyai suku Papua, Ambon, Sulawesi, Aceh, Padang, Lampung, dan sebagainya. Tetapi semua satu dalam keragaman.

"Di dalam UUD 1945 kita sudah sepakat bahwa sistem ketatanegaraan kita itu adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan berada di tangan rakyat,"jelasnya

Dia melanjutkan, jika dulu untuk memilih presiden di tangan MPR, sekarang di tangan rakyat langsung.

"Masyarakat mempunyai hak memilih dan hak untuk dipilih. Masyarakat juga mempunyai hak untuk memilih dengan datang ke TPS. Masyarakat juga boleh maju menjadi ketua DPR, gubernur, dan presiden asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU," himbaunya.

Zulkifli mengingatkan, sikapnya anggota DRR, bupati, presiden, gubernur karena taat pada konstitusi yaitu harus berperilaku Pancasila yang disinari cahaya Tuhan.

"Para pejabat harus mampu memanusiakan manusia yaitu harus adil dan beradab. Tugasnya melayani seluruh yang memilih atau seluruh rakyat Indonesia. Negara melindungi segenap rakyat Indonesia dari kelaparan, ketakutan, dan kemiskinan.