Anggota DPR RI Fraksi Golkar Syamsul Bachri Temui Konstituen, Ini Komitmennya soal BPJS

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Anggota DPR RI asal Sulsel, H Syamsul Bachri, M.Sc melanjutkan reses di daerah pemilihannya, Sulsel II, Minggu (5/8/2018).

Anggota Komisi IX DPR RI ini melakukan pertemuan dengan masyarakat Sinjai.

Pertemuan dikemas dalam bentuk sosialisasi program jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

Baca: Api Hanguskan Tiga Rumah Warga di Jl Tinumbu

Baca: Klasemen Liga 1 Senin 6 Agustus 2018, Persib Kian Jauh, PSM, Arema, Persija Seri

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 - BKN Akhirnya Siap Ini 7 Hal Baru sscn.bkn.go.id, Sisa Tunggu menpan.go.id

Sosialisasi digelar di Gedung Pertemuan Sinjai. Ratusan warga Sinjai hadir dalam acara ini.

Selain Syamsul Bachri, juga hadir Kepala BPJS Kantor Cabang Bone, Fahrurozi.

Syamsul Bachri mengatakan, sengaja dirinya datang jauh-jauh dari Jakarta untuk mendengar langsung dari masyarakat soal pelayanan BPJS.

Betapa tidak, anggaran yang digelontorkan ke BPJS sebagai badan penjamin kesehatan masyarakat lumayan besar.

“Tahun lalu, tangan saya yang mengetuk anggaran Rp25 triliun untuk membayar iuran BPJS masyarakat tidak mampu yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) sewaktu saya masih menjabat sebagai pimpinan Komisi IX,” ungkap politisi senior Partai Golkar ini.

Untuk itu, ia datang guna menjalankan fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat asal Sulsel. Menurut Syamsul Bachri, ia ingin mendengar langsung dari masyarakat soal pelayanan BPJS. Ia juga ingin mendengar langsung sekiranya ada keluhan dari masyarakat.

“Saya ingin mendengar langsung dari masyarakat Sinjai soal pelayanan BPJS, termasuk pelayanan rumah sakit, kalau-kalau ada kekurangan yang ingin diperbaiki. Saya ingin mendengar masukan, saran, dan kritikan dari masyarakat Sinjai guna memperbaiki pelayanan dan kebijakan,” urai Ketua DPP Partai Golkar ini.

Syamsul Bachri menegaskan, tugas BPJS sebagai penjamin kesehatan adalah membayar biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara, kewenangan memberikan pelayanan itu ada di rumah sakit. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, maka perlu diatur dengan baik.

“Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu, pemerintah dan DPR membuat undang-undang untuk mewujudkannya,” tegas Syamsul Bachri

Sementara itu, Fahrurozi dalam materinya menjelaskan, hingga saat ini, cakupan BPJS di Sinjai sudah mencapai 98 persen. Yakni 249.833 orang dari 252.120 orang warga Sinjai. Program jaminan kesehatan BPJS ini, lanjutnya, adalah program negara, bukan program nasional. Oleh karena itu, BPJS tidak bergantung pada siapa presidennya.

“Siapa pun presidennya, program BPJS ini akan terus berlanjut,” tegasnya.(*)

Baca: Api Hanguskan Tiga Rumah Warga di Jl Tinumbu

Baca: Klasemen Liga 1 Senin 6 Agustus 2018, Persib Kian Jauh, PSM, Arema, Persija Seri

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 - BKN Akhirnya Siap Ini 7 Hal Baru sscn.bkn.go.id, Sisa Tunggu menpan.go.id