Jelang Hari Pencoblosan, Danny Pamanto Kumpulkan HP Pejabat Pemkot Hingga Ancam Copot 27 Lurah

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam dan Darul Amri Lobubun

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto, Selasa (26/6/2018) pagi, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pilkada Damai 2018, di Ruang Sipakatau, lantai II, Balaikota Makassar, Jl Jenderal Ahmad Yani, Makassa, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rakor hanya berselang sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pilkada Serentak, Rabu (27/6/2018).

Usai Rakor secara tertutup, mantan bakal calon Gubernur Gorontalo ini mendadak mengunjungi kantor KPUD Kota Makassar, dan meninjau persiapan pelaksanaan pemungutan suara di 3 kecamatan, yakni Panakkukang, Bontoala, dan Makassar.

Rakor Ketiga

Inilah Rakor ketiga sejak Danny kembali aktif menjadi wali kota, pertengahan Juni lalu.

Pada Rakor pertama, Danny menonaktikan 10 dari 15 camat.

Sebanyak 5 camat memilih mundur.

Secara terpisah, Pj Gubernur Sulsel, Sumarsono mengisyaratkan akan mengembalikan jabatan para camat yang dicopot.

Pj Gubernur yang juga Dirjen Otoda Kemendagri RI telah menunjuk Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal MI untuk memimpin sidang dewan etik terkait penonaktifan camat.

Kabag Protokol Setda Kota Makassar, Agung Budi Santoso mengungkap, rapat mengudang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Makassar, para pelaksana tugas camat, dan 152 lurah.

Sebelum rapat tertutup yang dimulai sekitar pukul 10.00 wita ini, Danny menginstruksikan kepada seluruh peserta dan undangan Rakor untuk mengumpulkan semua smartphone dalam sebuah boks.

“Non-aktifkan semua HP, kumpulkan di satu tempat nanti habis rapat baru diambil lagi,” ujar Danny memberi instruksi sebelum membuka Rakor.

Dalam Rakor tersebut beberapa kali mantan calon Wali Kota Makassar dari petahana yang digugurkan KPU ini menegaskan netralitas aparatur sipil negara pada Pilkada.

Secara spesifik, Danny bahkan dikabarkan menyebutkan satu persatu adanya aduan masyarakat tentang 27 lurah di Makassar terindentifikasi tidak netral.

Kepada sejumlah wartawan usai Rakor di Balaikota, Danny berjanji memberi peringatan tahap pertama dan kedua (SP 1 dan SP 2) bagi 27 lurah yang teridentifikasi tidak netral.

“Jangan-mi saya sebut, itupun pada fase pengaduhan masyarakat Minggu lalu. Untuk Minggu ini, ada masuk lagi," katanya seraya menyebut dirinya sudah mengantongi beberapa bukti.

Wali Kota Makassar masih memberi kesempatan kepada 27 aparat pemerintahan level kelurahan ini untuk mengklarifikasi dan membuktikan netralitas mereka pada Pilkada.

“Sampai besok (hari ini), kalau besok tidak ada perubahan, hari Kamis (28/6/2018) saya kasih SP 3, dan segera bukan hanya kita laporkan ke Panwas bukan hanya non-jobkan, tapi ASN-nya terancam," kata Danny secara tegas.

Saat meninjau kantor KPUD Makassar, Danny mengaku melihat potensi kecurangan.

Distribusi Logistik Lambat

"Nah saya melihat, dari Pilkada sebelumnya itu minus satu hari itu segala kelengkapan sudah siap tinggal mendistribusikan ke semua TPS. Nah, sekarang ini masih banyak yang ditunggu. Nah, ini perlu warning kepada KPU untuk betul-betul melihat ini, karena ini bisa mengancam kelangsungan Pilkada di Kota Makassar," jelasnya.

Danny melihat adanya potensi kecurangan dari lambannya proses ini.

"Kalau waktunya sempit maka karena keadaan terburu-buru maka seluruh peluang terhadap segala kemungkinan kecurangan itu akan muncul dengan sendirinya termasuk persoalan neteralitas ASN," ungkapnya.

Di Makassar, terdaftar 990.836 jiwa dalam daftar pemilih tetap yang akan memilih di 2.670 TPS yang menyebar di 153 kelurahan, 15 kecamatan.(*)