Ini Penjelasan Pengurus Pemuda Remaja Masjid DMI Sulsel Soal Pelantikan Mendadak

TRIBUN-TIMUR.COM - Badan otonom Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pemuda Remaja Masjid (PRIMA) bakal menggelar pelantikan pengurus wilayah Sulsel Minggu (24/6/2018).

Pelantikan ini akan digelar di masjid Al markaz Al islami Makassar dan rencananya bakal disaksikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga menjabat Ketua Umum DMI.

Rencana awalnya pengurus PRIMA Sulsel akan dilantik Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin yang menjabat Waketum DMI, namun mendadak sang jenderal berhalangan hadir.

"Rencana awal Wakapolri, tapi ada informasi dari PP kemungkinan beliau berhalangan karena ada tugas dari presiden. Jadi yang lantik ketua umum PP PRIMA DMI, Muhammad Khanif Alusi. Masih upayakan pak JK menyaksikan pelantikan," kata Sekretaris Umum PRIMA DMI Sulsel, Rizal Pauzi Jumat (22/6/2018).

Rizal pelantikan ini cenderung  mendadak karena PP PRIMA DMI meminta untuk diadakan bersamaan dengan acara DMI pusat yang diadakan di Makassar.

Hal sempat menimbulkan salah persepsi dengan pengurus wilayah DMI Sulsel yang diketuai HM Amin Syam.

Pengurus wilayah DMI Sulsel mempersoalkan tak adanya pemberitahuan soal pelantikan.

Oleh karena itu menurut Rizal pihaknya ingin bertemu dengan AMin Syam dan menjelaskan duduk persoalan.

"Jadi untuk beberapa hari terakhir ini kami membangun komunikasi dengan Ayahanda DMI Sulsel. Ini masih ditunggu waktunya beliau (Amin Syam) untuk silaturrahim," katanya. 

Sebelumnya Sekretaris Umum pengurus Wilayah DMI Sulsel, Hasid Hasan Palogai, mengaku belum mendapat informasi dan pemberituan resmi baik tertulis atau lisan perilah keberadaan organisasi itu.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), M Rusdi Umar yang juga pengurus DMI Sulsel, menyayangkan langkah PP Prima DMI dan PW Prima DMI Sulsel, yang membentuk dan melantik pengurus organisasi otonom DMI ini tanpa berkoordinasi dan melapor ke induknya di wilayah.

"Kalau pelantikan itu dilaksanakan, itu sangat tak beretika dan melukai otoritas pengurus wilayah Dewan Masjid di Sulsel," ujar Rusdi dalam rilis yang diterima tribun-timur.com, Kamis (21/6/2018) siang.

Menurut alumnus Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Ujungpandang ini, Kehadiran PRIMA itu sebagai organisasi otonom DMI di mata pengurus wilayah bisa dianggap ilegal.

"Ini tentang inkoordinasi dan penegakan etika organisasi. Apalagj itu sangat jelas terlihat di logo PRIMA, namun sebagai bagian DMI mestinya PRIMA tak hanya berkoordinasi dengan Pengurus Pusat DMI tapi juga mesti koordinasi dengan PW DMI Sulsel," katanya.

"Jangan sampai ada kesan ada DMI tandingan yang mau buat struktur baru organisasi dalam organisasi, padahal ini hanya persoalan penegakan etika remaja masjid yang harus menghargai orangtua," lanjutnya.

Jika pola koordinasi dan komunikasi yang tidak jelas seperti ini antara PRIMA DMI Sulsel dengan DMI Sulsel.

"Ini artinya tidak ada tradisi ketimuran apalagi sama-sama berlabel Dewan Masjid untuk saling menghargai dan jadinya terkesan jauh dari etika organisasi yang semestinya diterapkan," ujarnya.(*)