Breaking News:

Sengketa Pilwali Makassar

Bawaslu Hentikan Proses Hukum KPU Makassar, Ini Kata Mantan Direktur LBH Makassar

Berdasarkan Rapat Gakkumdu Bawaslu Sulsel, diputuskan jika KPU Makassar tidak terbukti melakukan pelanggaran

Penulis: Alfian | Editor: Suryana Anas
TRIBUN TIMUR/ALFIAN
Mantan Direktur LBH Makassar, Hasbi Abdullah, menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengabaikan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Makassar terkait sengketa Pilwali. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Langkah tim Mochammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAmi) melaporkan KPU Makassar ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Bawaslu Sulawesi Selatan harus kembali gigit jari.

Pasalnya berdasarkan Rapat Gakkumdu Bawaslu Sulsel, diputuskan jika KPU Makassar tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana terkait putusannya yang tak menjalankan hasil putusan Sidang sengketa yang dilakukan Panwaslu Makassar.

Ketua Bawaslu Sulsel, La Ode Arumahi, menegaskan jika dari hasil rapat yang menghadirkan pihak KPU Makassar sebagai terlapor, pihak DIAmi ssbagai pelapor maupun tim Ahli diputuskan KPU tak melanggar sehingga kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan.

"Tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran KPU, hal itu diperoleh dari hasil rapat sehingga dinyatakan KPU tak bersalah dan kasus ini tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan," tegas La Ode, Rabu (23/5/2018).

Sebelumnya tim DIAmi melaporkan KPU Makassar lantaran tak menjalankan putusan sidang sengketa Panwaslu Makassar, dimana amar putusan tersebut meminta SK Nomor 64 yang menetapkan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) sebagai Calon tunggal dicabut dan kembali mengakomodir DIAmi sebagai Paslon.

Adapun SK Nomor 64 yang diterbitkan KPU Makassar merupakan hasil dari putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN).

Terbitnya putusan tersebut lantaran DIAmi didiskualifikasi sebagai Paslon akibat melanggar Undang-Undang No 10 Pasal 71 Tahun 2016 tentang penyalahgunaan program pemerintahan untuk kepentingan Calom yang berstatus petahana.

Terkait dengan putusan Bawaslu Sulsel, Mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Hasbi Abdullah, mengatakan jika hal itu sudahlah tepat.

Menurutnya sejauh ini putusan KPU yang tetap berpedoman pada putusan MA adalah bentuk ketaatan hukum yang dijalankan KPU sebagai penyelenggara.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved