Hadiri Rakornas PKH, Pemkab Gowa Terima Rp 12 Miliar Tahap Pertama 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM, SUNGGUMINASA- Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Keluarga Harapan (PKH) Tingkat Nasional Tahun 2018 yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (3/5/2018) pagi.

Rakor yang mengangkat tema "Social Justice For All" dan dihadiri Menteri Sosial RI, Idrus Marham bertujuan memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam implementasi PKH Tahun 2018.

Adnan hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Gowa Ansar Zaenal Bate dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa Syamsuddin Bidol dan Kabag Humas dan Kerjasama Setkab Gowa Abdullah Sirajuddin.

"Disini yang menjadi pembahasan adalah menyamakan pemahaman dan persepsi tentang PKH antara pusat dan pemerintah daerah," katanya.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat (bumil, balita, SD, SMP, SMA, disabilitas dan lansia) kepada keluarga prasejahtera agar menjadi keluarga mandiri.

Syamsuddin Bidol mengatakan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Gowa Tahap I Tahun 2018 sebanyak 24.868 orang yang terdiri dari KPM reguler 12.293 orang dan KPM saturasi 12.575 orang.

"PKH di Kabupaten Gowa didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 87 orang terdiri dari korkab satu orang, supervisor dua orang, operator lima orang dan pendamping 79 orang dengan total dana PKH Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 12.434.000.000," katanya.

Syamsuddin memaparkan komponen PKH di Kabupaten Gowa terdiri dari bumil 664 orang, balita 7.818 orang, apras 1.159 orang, SD 18.168 orang, SMP 9.635 orang, SMA 6.523 orang, lansia 3.688 orang dan disabilitas 201 orang.

Sementara itu Menteri Sosial RI, Idrus Marham pada sambutannya mengharapkan motivasi bagi para bupati/walikota dan kepala dinas bahwa dalam menangani dan mengurusi fakir miskin.

"Motivasi kita mengurusi permasalahan sosial, bisa berbuat untuk kemanusiaan, panggilan kemanusiaan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk fakir miskin, kita sudah berada pada jalan yang benar dan melakukan secara bersungguh-sungguh untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia," kata Idrus dihadapan ratusan peserta Rakornas PKH.

Idrus juga menjelaskan mengenai Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang merupakan sistem dalam rangka penataan sistem pembayaran bansos secara nasional.

Yang mana nantinya untuk penyaluran dan pembayaran bansos harus dilakukan secara non tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Turut hadir pada Rakornas ini Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementrian Sosial, Harry Hikmat, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi, Dirjen Anggaran Kementrian Keuangan, Askolani, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Layanan Kesehatan, Dr Akmal Taher.(*)