Soal Zakat ASN, Ini Kata Ketua DPW Muhammadiyah Sulsel

Rencana Pemerintah mempersiapkan peraturan presiden (Perpres) tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam.

Soal Zakat ASN, Ini Kata Ketua DPW Muhammadiyah Sulsel
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ketua Muhammadiyah Sulsel, Prof Ambo Asse 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Prof Ambo Asse menanggapi positif rencana Pemerintah mempersiapkan peraturan presiden (Perpres) tentang pungutan zakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Islam.

Melalui Perpres tersebut, ASN yang beragama Islam diimbau memberikan zakat sebesar 2,5 persen.

"Kalau pemerintah menetapkan ASN yang berpenghasilan Rp 3,6 Juta perbulan ke atas, maka boleh dikeluarkan," kata Ambo Esse kepada Tribun.

"Sedangkan bagi ASN yang berpengasilan dibawa Rp 3,6 Juta, tidak boleh dikenakan, tapi mereka boleh berimpak," lanjut guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ini

Menurut Ambo bahwa sesuai dalam ketentuan, memang Umat Islam ini yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 42 Juta pertahun itu, berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5 persen. Karena, zakat harta 2,5 persen itu nisabnya 85 gram emas.

Kendati demikian, Ambo Esse menyampai sebelum kebijakan ini dikeluarkan, perlu adanya sosialisasi Pemerintah terhadap ASN, supaya tidak ada kesan memaksakan. Meskipun dia meyakini, ASN umat Islam pasti mendukung dengan kebijakan tersebut.

"Tidak jadi masalah disosialisasikan dulu kepada ASN, sehingga mereka semua ikhlas menerima gajinya dipotong, karena memang Zakat ini diperuntukan pembangunan ummat," ujarnya.

Pembangunan Umat yang dimaksud yakni mengangkat dan membantu fakir miskin dan orang orang tidak berdaya lainya. Tapi kata Ambo pemotongan gaji ASN tidak boleh disalah gunakan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur zakat atas gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Kita sedang siapkan Perpres agar semua ASN di seluruh kementerian dan lembaga bisa dipungut zakatnya dari gaji pokok yang diterima," kata Lukman dikutip dari laman kemenag.go.id, Jumat (2/2/2018).

Data Baznas melaporkan penghimpunan zakat tahun 2017 baru mencapai Rp 7 triliun. Padahal potensi zakat di Indonesia tembus Rp 200 triliun. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved