Ini Daerah di Kalimantan yang Sudah Umumkan Bakal Terima CPNS 2018, Orang Luar Bisa Daftar?

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemkab Bulungan Kalimantan Utara memastikan dirinya membuka seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam tahun 2018 ini.

Pemkab Bulungan mendapatkan kuota seleksi sebanyak 220 orang CPNS.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Syafril menjelaskan 220 itu terbagi dalam beberapa formasi.

Tiga diantaranya adalah formasi guru, perawat, dan administrasi umum.

Sistem seleksi ini kata Syafril mengambil pola zero growth.

Artinya formasi yang dicari lewat seleksi dilaksanakan dalam rangka mengisi kekosongan formasi karena adanya PNS yang pensiun.

"Yang pensiun itulah yang diisi nanti berdasarkan hasil seleksi. Misalnya ada 10 guru yang sudah pensiun, berarti kami mencari 10 guru baru," kata Syafril saat disua Tribun, di Kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Raya, Rabu (17/1/2018).

Pengadaan 220 pegawai ini sudah dihitung berdasarkan kemampuan pembiayaan belanja pegawai nantinya.

Pelaksanaan seleksi CPNS ini tinggal menunggu arahan selanjutnya dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Kepastiannya pelaksanaannya sudah ada. Tetapi bulannya belum diketahui secara pasti. Kemungkinan di bulan Oktober," katanya.

Syafril mengklaim kepastian syarat-syarat seleksi masih digodok Kemenpan RB.

Sedang Pemkab Bulungan tuturnya masih akan mengomunikasikan beberapa hal teknis persyaratan lainnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Orang Luar Bisa daftar?

Syafril telah memastikan akan terselenggaranya seleksi ini.

"Kepastiannya sudah. Tetapi bulannya belum. Perkiraan biasanya dilaksanakan bulan 10 (Oktober)," kata Syafril saat disua Tribun, Rabu (17/1/2018) di Kantor Bupati Bulungan.

Pemkab Bulungan masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan seleksi CPNS ini dari Kemenpan RB.

Namun yang jelas kata Syafril, seleksi akan dilaksanakan berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT).

Pemkab Bulungan juga baru akan mengkomunikasikan sejumlah hal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebab ada beberapa rencana kebijakan yang akan diambil, antara lain mendorong pegawai tidak tetap atau honorer di lingkungan Pemkab Bulungan ikut dalam seleksi tersebut.

"Kami maunya agar honorer yang sudah beberapa tahun mengabdi ikut seleksi. Maksudnya sekian persen honorer di lingkungan Pemkab yang ikut seleksi dan sisanya sekian persen adalah umum," katanya.

Kemungkinan porsi peserta seleksi ini dibatasi dengan perbandingan 60 persen honorer, dan 40 persen masyarakat umum.

"Itu baru wacana kita. Kalau boleh. Kami akan kunsultasi dengan DPRD dan pejabat-pejabat lainnya," kata Syafril.

Syarat domisili peserta seleksi pun rencananya bakal ikut dibicarakan.

Seperti diketahui, Pemkab Bulungan pernah menerapkan syarat domisili terhadap pelamar CPNS yang mendaftar di lingkungan Pemkab Bulungan pada seleksi tahun 2014 silam.

"Kita coba melihat pertimbangan yang ada. Kalau melihat pengalaman tahun 2014, kita bisa," kata Syafril.

Untuk diketahui, jenis formasi yang akan diseleksi Pemkab Bulungan antara lain guru, perawatan, dan administrasi umum.

Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Selor.

Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.

Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan.

Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.

Pada tanggal 17 Juli 2007, dalam Sidang Paripurna DPR RI telah disetujui pembentukan kabupaten baru, yaitu Kabupaten Tana Tidung yang merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Nunukan dan Bulungan.

Dari Nunukan, kecamatan Sembakung dipindahkan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut, sedangkan dari Bulungan, dipindahkan tiga kecamatan, yaitu Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.

Pemkab Maros

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Abustam mengimbau kepada honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak, supaya tidak percaya dengan beredarnya surat pengangkatan CPNS 2019, Selasa (16/1/2018).

Berdasarkan surat palsu yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut, sebanyak 515 CPNS yang akan diterima di Maros.

Padahal, BKDD Maros belum pernah mengusulkan penerimaan CPNS ke pemerintah. Bahkan, rencana pengusulan CPNS belum pernah dibahas oleh Pemkab Maros.

"Surat yang beredar itu hoax. Tidak ada penerimaan CPNS untuk Maros. Kami juga belum pernah mengusulkan soal itu. Jangan percaya dengan surat yang beredar itu," kata Abustam.

Surat yang telah menjadi pembahasan oleh non-PNS di Maros tersebut, keluar 1 November 2017 lalu dan ditandangani oleh Menteri PANRB, Asman Abnur.

Abustam juga mengaku kaget lantaran, Maros juga tercatat akan menerima CPNS. Namun setelah dicek kebenarannya, surat edaran tersebut tidak benar dan dilakukan oleh oknum tertentu.

"Kami minta kepada warga, supaya tidak memercayai surat itu. Jangan mudah percaya sebelum mengecek kebenarannya," katanya.(*)