Aru: Semua Berhak Pantau Verifikasi Faktual Dukungan Independen, Jangan Ada Intimidasi!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Saat ini Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh wilayah kota Makassar tengah melakukan proses verifikasi faktual KTP dukungan bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menempuh jalur independen.

Tercatat hanya sepasang calon yang menempuh jalur independen ini yakni Mochammad Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari (DIAmi).

Dalam proses verifikasi yang telah berjalan beberapa hari terpantau adanya simpatisan DIAmi dari sejumlah ormas yang turut mengawal proses tersebut baik di tingkat kelurahan maupun Kecamatan.

Benturan pun terjadi, sebab di sisi lain tim Pilwali Bersih yang dibentuk oleh Partai Politik pengusung Bakal Calon Walikota, Munafri Arifuddin, untuk memantau jalannya verifikasi mendapat penghadangan.

Partai Golkar sebagai salah satu Parpol pengusung Appi untuk Pilwali 2018 melalui Ketua Golkar Makassar, Farouk M Beta, pun mengecam hal itu.

Apalagi menurutnya sejumlah kader Golkar yang ikut dalam tim pemantauan mendapatkan perlakukan yang tidak semestinya diantaranya pengusiran.

“Kader Partai Golkar itu memantau, kita sama dengan masyarakat yang lain punya hak untuk mengetahui apa yang terjadi. Ini area publik, masa kemudian ada orang bertanda tangan sekian ratus ribu kemudian tidak ditahu siapa mereka, jangan sampai saya (Ketua Golkar), KTP saya juga digunakan tanpa saya ketahui, itukan pelanggaran,” kata Aru saat ditemui di Warkop Phoenam, Jl. Boulevard, Makassar, Kamis (14/12/2017).

Ketua DPRD kota Makassar inipun menegaskan bahwa siapa saja berhak melakukan pemantuan dan hal itu tak semestinya dilakukan intimidasi apalagi dari tim pemenangan bakal calon independen.

"Semua berhak pantau Verifikasi faktual dukungan Independen, janganlah ada intimidasi," tegasnya.