BBPP Batangkaluku Raih Penghargaan dari Kemenpan RB di Hari Anti Korupsi Internasional
Momentum Hari Anti Korupsi Internasional menjadi pemicu bagi Instansi untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Ardy Muchlis
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberikan penghargaan kepada unit kerja pelayanan publik yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/12/2017).
Sebanyak 6 unit kerja mendapat penghargaan WBBM, dan 77 unit kerja mendapat penghargaan WBK dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tersebut.
Penyerahan Penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan," ujar Menteri Asman.
Salah satu yang mendapat penghargaan tersebut yakni Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku, Kabupaten Gowa.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asman didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, dan diterima langsung oleh Kepala BBPP Batangkaluku Kemal Mahfud.
Kemal bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diterima unit kerja yang dipimpinnya itu, dan berharap dapat mempertahankan predikat tersebut.
"Alhamdulillah, kami bersyukur dengan penghargaan yang diberikan, dan kami akan berusaha terus memberi pelayanan terbaik bebas korupsi," ucap Kemal dalam siaran persnya, Rabu (13/12/2017).
Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien.
Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.
Namun demikian, menurut Menteri Asman, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat.
Hal ini karena beberapa hal, antara lain luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan; kompleksitas permasalahan yang dihadapi karena banyaknya tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar.
"Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya," imbuhnya.
Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). (*)
