Kantor SKPD Makassar Masih Minim Sarana Pelayanan Warga Berkebutuhan Khusus

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kota Makassar menggelar Forum Konsultasi Pelayanan Publik dan Penyerahan Pelayanan Publik Award untuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Senin (4/12).

Kegiatan tahunan ini bertujuan sebagai bagian penilaian terhadap SPKD maupun Unit Kerja dalam hal pelayanan publik dan inovasi bidang kerja masing-masing.

Pemberian penilaian terhadap pelayanan publik maupun inovasi dilakukan oleh tim independen yang telah dibentuk sebelumnya. Terdiri dari Ombudsman, Akademisi, NGO, Pemerhati Perempuan dan Pegiat kebijakan Publik.

Andi Lukman Irwan selaku Akademisi Universitas Hasanuddin yang dalam tim penilai independen menerangkan bahwa proses penilaian kinerja dilakukan selama 10 hari.

"Tim independen yang dibentuk selanjutnya melakukan penilaian lapangan sejak 30 Oktober hingga 8 November 2017," katanya.

Andi Lukman yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik lanjut menerangkan bahwa dari hasil itu terdapat enam poin indikator sebagai dasar penilaian awal.

Yakni diantaranya Komponen kebijakan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasaran serta ruang konsultasi dan pengaduan.

Dari hasil temuan terkhusus Sarana/Prasarana Andi Lukman beserta tim independen yang dibentuk menemukan bahwa masih minimnya penyediaan sarana memadahi bagi masyarakat berkebutuhan khsusus. Tercatat dari keseluruhan SKPD dan Unit Kerja hanya pada kisaran angka 20 persen yang memenuhi.

"Sarana prasarana kita tahu tidak ada lagi SKPD yang tidak menyediakan Toliet, loket dan lain-lain angka presentasenya mencapai 95 persen, sedangkan ruang bermain anak dan laktasi sekitar 42 persen. Sementara itu hanya 20 persen yang memiliki sarana pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan Khusus khusus," paparnya.

Sementara itu Kepala Bagian Ortala Setda Kota Makassar, Mohammad Syarif, menerangkan bahwa selain ssbagai lembaga yang melakukan pembinaan, Ortala juga memiliki peran untuk memberikan laporan kinerja SKPD.

"Laporan itulah yang kita akumulasi dan menjadikannya tolak ukur pemberian penghargaan. Jadi tugas kita selain pembinaan juga memberikan apresiasi bagi SKPD yang telah bekerja. Award ini bukan semata-mata penilaian, lebih dari itu kita sifatnya membina,” katanya.

Adapun pemenang Pelayanan Publik Award 2017, diantaranya RSUD Daya, Kecamatan Tamalate , Kecamatan Mariso, Dinas Pemuda dan Olahraga, Kelurahan Antang, Satpol PP, Disdukcapil, Dinas PU, Dinas PP dan KB, UPTD Daur Ulang Sampah. Serta Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Badan Pendapatan Daerah.