Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Takalar Setuju Dana Desa Dinaikkan 10 Persen

Terlepas dari penetapan kenaikan ADD sebesar 10 persen, Banggar DPRD Takalar juga telah menetapkan anggaran untuk bantuan

Penulis: Reni Kamaruddin | Editor: Imam Wahyudi
reni/tribuntakalar.com
Suasana rapat paripurna pandangan akhir bupati Takalar terhadap RAPBD 2018. 

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALASSANG- Polemik anggaran pengadaan sapi dan kenaikan Anggaran Dana Desa (ADD) sebanyak 10 persen kini menemui babak baru.

Setelah melalui rapat pembahasan ditingkat komisi, dan diminta agar ditinjau ulang oleh Fraksi PKS, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Takalar menetapkan tetap menaikkan ADD sebanyak 10 persen.

"Walau fraksi PKS meminta untuk ditinjau ulang kenaikan ADD 10 persen, setelah pembahasan yang alot dan dengann pertimbangan ancaman UU jika tidak dipenuhi ADD maka berdampak pemotongan DAU, Alhamdulillah kita akomodir kenaikan 10 persen tersebut," Jelas Anggota Banggar DPRD Takalar Makmur Mustakim. Kamis (30/11/2017).

Terlepas dari penetapan kenaikan ADD sebesar 10 persen, Banggar DPRD Takalar juga telah menetapkan anggaran untuk bantuan sapi yang merupakan program bupati terpilih SK-HD sekitar Rp 850 juta.

Anggaran sebesar Rp 850 juta ini ditetapkan setelah sebelumnya dalam KUA-PPAS pengadaan sapi hanya dianggarkan sebesar Rp 680 juta.

Namun, dalam RAPBD 2018 anggaran dinaikkan menjadi Rp 1 Miliar, setelah melalui pembahasan ditingkat komisi, sebagian anggaran tersebut kemudian dialihkan ke honor Tenaga Harian Lepas (THL) penyuluh pertanian sebesar Rp 150 juta.

"Dalam KUA-PPAS terdapat anggaran untuk pengadaan sapi Rp 680 jutaan dan dalam RAPBD tercantum kurang lebih Rp 1.1 milyar. Kemudian hasil pembahasan komisi dilaporkan pada pembahasan Banggar bahwa alihkan ke honor THL atau Tenaga Harian Lepas penyuluh Pertanian yang seyogyanya 10 bulan ditanggung pemerintah pusat dan 2 bulan ditanggung Pemda.

Pemda menyiapkan anggaran tapi dalam APBD perubahan kemarin terjadi miss komunikasi penganggaran hingga tahun ini kita perjuangkan untuk penambahan honor THL sebanyak 2 bulan lagi dan kita pindahkan anggaran Rp.150 juta untuk THL tersebut," Papar legislator dari PPP ini.

Makmur Mustakim menambahkan bahwa APBD 2018 tersebut saat ini menunggu hasil evaluasi dari pemerintah Provinsi Sulsel, dan akan disahkan dalam waktu dekat.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved