Smart Parking Danny Pomanto Disebut Program Eksploitasi Keringat Jukir

Aktivis LBH, Firmansyah mengatakan selama ini PD Parkir menudig para Jukir sebagai pelaku kebocoran PAD di sektor parkir, jelas adalah alasan yang aneh.

Begitu juga dengan janji Pemkot untuk melibatkan Jukir, ketika modernisasi di sektor perparkiran pun diingkar. Tambah lagi belum ada kajian komprehensif.

"Sangat disayang, bahkan di lapangan ada upaya intimidasi kepada para jukir ketika mereka menolak sistem tersebut, ini sangat tidak bermoral," katanya.

LBH Makassar menilai, terkait setoran parkir dan dugaan pelaku pembocoran itu sendiri adalah Pemkot, dalam hal ini PD Parkir, sejak berkasus tahun 2013.

"Kami pikir kasus PD Parkir sudah di usut kejaksaan sulsel yang menyebutkan ada korupsi terstruktur pada PD Parkir kota makassar," ungkap Firmansyah.

LBH menyebutkan, terhadap juru parkir itu sendiri. Pemkot atau DPRD Kota itu harus dikaji lembali, dari aspek teknis, hubungan hukum para juru parkir.

"Berlanjut ke aspek yang berhubungan dengan pemerintah kota, aspek ekonomi, social serta aspek yang mendukung kesejahteraan jukir," ujar Firmansyah.

Wakil ketua di komisi D DPRD, Iqbal Djalil yang menerima para massa SJPM itu, mengaku dapat pelajaran baru, usai berdiskusi lama dengan para Jukir.

"Saya mengaku ini adalah penyampaian aspirasi yang sangat elegan, karena ini dibarengi dengan data-data dan jumlah setoran parkir makassar," ungkap Iqbal.

Dia mengatakan hal itu, setelah seorang Jukir sebutkan angka setoran parkir di Makassar kepada PD Parkir. Seperti, pendapatan parkir petahun, 14 Milyar.

Iqbal yang kini telah menjadi anggota DPRD Makassar, dua periode. Awalnya dia mengaku, telah menjadi oknum pada sistem perparkiran di Kota Makassar.

"Tapi setelah kita melewati proses ini (Diskusi), saya baru dengan pendapat dan aspirasi yang elegan, tentu kami ini akan mengevaluasi PD Parkir," jelasnya.

Permintaan para Jukir dari SJPM ini, meminta agar Komisi D DPRD Makassar bisa menjadi jembatan untuk pertemuan mereka dengan Wali Kota Makassar.

Tambah Iqbal, apa yang disampaikan para Jukir di ruang Aspirasi DPRD Kota, adalah menjadi berharga bagi anggota DPRD untuk evaluasi PD Parkir.

"Kami disini hanya menerima aspirasi, untuk permintaan pembubaran itu bukan kewenangan kami, kami hanya bisa mengevaluasi saja," tambah Iqbal.(*)