Smart Parking Danny Pomanto Disebut Program Eksploitasi Keringat Jukir

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Konsep Smart Parking yang digagas Pemkot Makassar dinilai akan bisa menutup pendapatan Juru Parkir (Jukir).

Konsep tersebut kemudian ditolak oleh Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) melalui aksi di Kantor Balai Kota dan di Kantor DPRD Kota, Kamis (12/10/2017).

Salah satu orator SJPM pada aksi di DPRD Kota, Daeng Ngawing sebutkan, konsep Smart Parking itu bisa memutus mata rantai perekonomian para Jukir.

"Bayangkan saja jika sistem parkir di makassar diseleuruh titik dijalankan seperti itu, nasib dua ribu jukir ini mau dikemanakan," kata Daeng Ngawing.

Diketahui, konsep parkir modern saat ini mulai diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar secara bertahap di beberapa lokasi parkir di Makassar.

"Lalu anak kami yang sekolah dan kulaih itu mau bayar pakai apa, sebenarnya ini seperti mengeksploitasi keringat kami selama ini," lanjut Daeng Ngawing.

Tambah Daeng Ngawing, PD Parkir juga harusnya dibubarkan karena penyetoran parkir pertahunnya  bisa capai 14 Milyar, tapi tidak ada laporan.

Daeng Ngawing menjelaskan, selama ini Jukir menyetor ke PD Parkir tiap harinya sekitar Rp 20 Ribu sampai 60 ribu perhari.

"Ada 2000 jukir di makassar, Jika dikali perbulan lebih satu milyar, kali setahun sudah 14 milyar tapi disetor ke pemkot 1 milyar, 13 milyar kemana," jelasnya.

Sebelum aksi di DPRD Kota, puluhan massa SJPM mendatangi Balai Kota di Jl Ahmad Yani. Tapi, Wali Kota Danny Pomanto (DP), tidak berada di tempat.

Koordinator aksi SJPM, Nawal Reza mengatakan, konsep smart parking ini menyebabkan pendapatan mereka menurun sejak diterapkan konsep itu.

Pendapatan mereka menurun, karena harus dibagi 60 persen ke Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar dan buat mereka hanya mendapatkan 40 persen.

Ditambah lagi, tarifnya juga naik. Untuk sepeda motor naik jadi 3.000, untuk roda empat naik 5.000. Sebelumnya 2.000 motor dan 4.000 kendaraan roda empat.

"Kami dibuat pusing dengan ini, mana lagi itu harus dijelaskan kepada yang mau parkir, tambah lagi kalau ada yang lapor kehilangan helm," ungkap Reza.

Altivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menilai, Kebijakan di konsep Smart Parking dinilai dilakukan tanpa ada pengkajian terdahulu dan khsusus.

Aktivis LBH, Firmansyah mengatakan selama ini PD Parkir menudig para Jukir sebagai pelaku kebocoran PAD di sektor parkir, jelas adalah alasan yang aneh.

Begitu juga dengan janji Pemkot untuk melibatkan Jukir, ketika modernisasi di sektor perparkiran pun diingkar. Tambah lagi belum ada kajian komprehensif.

"Sangat disayang, bahkan di lapangan ada upaya intimidasi kepada para jukir ketika mereka menolak sistem tersebut, ini sangat tidak bermoral," katanya.

LBH Makassar menilai, terkait setoran parkir dan dugaan pelaku pembocoran itu sendiri adalah Pemkot, dalam hal ini PD Parkir, sejak berkasus tahun 2013.

"Kami pikir kasus PD Parkir sudah di usut kejaksaan sulsel yang menyebutkan ada korupsi terstruktur pada PD Parkir kota makassar," ungkap Firmansyah.

LBH menyebutkan, terhadap juru parkir itu sendiri. Pemkot atau DPRD Kota itu harus dikaji lembali, dari aspek teknis, hubungan hukum para juru parkir.

"Berlanjut ke aspek yang berhubungan dengan pemerintah kota, aspek ekonomi, social serta aspek yang mendukung kesejahteraan jukir," ujar Firmansyah.

Wakil ketua di komisi D DPRD, Iqbal Djalil yang menerima para massa SJPM itu, mengaku dapat pelajaran baru, usai berdiskusi lama dengan para Jukir.

"Saya mengaku ini adalah penyampaian aspirasi yang sangat elegan, karena ini dibarengi dengan data-data dan jumlah setoran parkir makassar," ungkap Iqbal.

Dia mengatakan hal itu, setelah seorang Jukir sebutkan angka setoran parkir di Makassar kepada PD Parkir. Seperti, pendapatan parkir petahun, 14 Milyar.

Iqbal yang kini telah menjadi anggota DPRD Makassar, dua periode. Awalnya dia mengaku, telah menjadi oknum pada sistem perparkiran di Kota Makassar.

"Tapi setelah kita melewati proses ini (Diskusi), saya baru dengan pendapat dan aspirasi yang elegan, tentu kami ini akan mengevaluasi PD Parkir," jelasnya.

Permintaan para Jukir dari SJPM ini, meminta agar Komisi D DPRD Makassar bisa menjadi jembatan untuk pertemuan mereka dengan Wali Kota Makassar.

Tambah Iqbal, apa yang disampaikan para Jukir di ruang Aspirasi DPRD Kota, adalah menjadi berharga bagi anggota DPRD untuk evaluasi PD Parkir.

"Kami disini hanya menerima aspirasi, untuk permintaan pembubaran itu bukan kewenangan kami, kami hanya bisa mengevaluasi saja," tambah Iqbal.(*)