Akmal Pasluddin Minta Pemerintah Ganti Lahan Petani Gegera Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Anggota DPR Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta kepada pemerintah untuk dapat mengganti lahan-lahan pertanian yang terkonversi menjadi infrastruktur.

Penghitungan lahan ini mengacu pada hasil audit lahan pulau jawa tahun 2010 dan luar jawa tahun 2012.

Anggota DPR Fraksi PKS ini mengatakan, terjadi perubahan akibat pembangunan dan cuaca ekstrim rentang 5 tahun terakhir.

Sehingga, perlu updating data lahan pertanian sehingga ada acuan agar pemerintah mampu merumuskan dan mengeksekusi kebutuhan lahan pertanian.

“Lahan yang didalamnya ada pohon atau tanaman pangan memerlukan imbalan yang cukup. Bahkan bisa mencapai 10 kali lipat. Namun realisasi penggantian lahan pertanian akibat pembangunan ini kontrolnya sangat lemah," kata Akmal.

Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini juga mengatakan, dari tahun ke tahun terjadi penurunan jumlah keluarga petani.

Tahun 2013 jumlah kepala keluarga petani 31 juta, kini hanya 26 juta.

Anggota Badan Anggaran ini meminta khusus kepada pihak kementerian pertanian agar mendata tiap kabupaten kota pada kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto regional (PDRB).

“Kita mengakui bersama, bahwa pembangunan infrastruktur yang digagas oleh presiden jokowi telah memperlihatkan hasilnya meskipun terjadi defisit dimana-mana.

Namun efek yang ditimbulkan harus segera disangga terutama pada area yang menggerus sektor pangan dan lingkungan. Pemerintah harus mewaspadai bahwa kestabilan energi dan pangan akan berpengaruh besar pada stabilisasi negara," kata Akmal. (*)