Ini Calon Pengganti Ketum DPP Golkar Setya Novanto, Ada Nurdin Halid? Siapa Jadi Ketua DPR?

TRIBUN-TIMUR.COM - Partai Golkar akhirnya realistis dengan posisi sulit Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto diperhadapkan dengan respon negatif masyarakat.

Hasil survei terbaru lembaga terpercaya yang diyakini elite Golkar, elektabilitas partai ini merosot drastis karena kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang menyeret Setya Novanto sebagai tersangka.

Baca: Lowongan Kerja - BRI Syariah Cari Karyawan S1 dan S2 Semua Jurusan, Ini Syarat-syaratnya

Banyaknya kepala daerah dari Golkar yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga kian memperburuk citra partai warisan Orde Baru ini.

Baca: Nah Ketahuan! Aktor Ganteng Ini Blak-blakan Kedekatan dengan Umi Pipik. Kapan Nikah?

Pengamat Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI), Indria Samego melihat sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya dipilih untuk menggantikan Setya Novanto sebagai Plt Ketua Umum Golkar.

Sejarah Golkar sejauh ini pun menunjukan Partai berlambang Beringin tersebut selalu berada dalam perahu pemerintahan.

Baca: Lowongan Kerja - Selain Pemula, Pertamina Juga Butuh Banyak Tenaga Berpengalaman, Ini Syaratnya

"Golkar dekat dengan kekuasaan. Jadi pilih saja yang sekarang dekat dengan Presiden Jokowi," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Kamis (28/9/2017).

Menurut Indria Samego, sudah waktunya Novanto berlapang dada untuk menerima kenyataan menyerahkan jabatan pimpinan tertinggi di Golkar untuk berfokus pada penyembuhan dan kasus hukumnya di KPK.

"Lebih baik terlambat dari pada tidak. Novanto harus terima kenyataan itu dan menyerahkan kekuasaannya kepada yang bebas dari masalah dan bisa memobiliaasi dukungan," tegasnya.

Indria mengakui tren elektabilitas Golkar terus merosot

Indria mengungkapkan menurunnya elektabilitas Golkar, bukan hanya terjadi ketika Novanto dijadikan tersangka oleh KPK.

Menurut Indria Samego, konflik internal Partai Golkar membuat pemilihnya tidak simpati.

Kemudian imbuhnya, kinerja anggota DPR RI juga dinilai ikut berkontribusi terhadap kemerosotan populariras dan elektabilitas Golkar.

Terakhir penetapan Novanto baik sebagai tersangka dalam korupsi proyek e-KTP maupun kala kasus Papa minta saham PT Freeport Indonesia di periode sebelumnya.

Sebelumya, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid meyakini Ketua Umumnya Setya Novanto akan legowo dalam menyikapi rekomendasi tim kajian elektabilitas Golkar.

Dalam rekomendasi tersebut, Novanto disarankan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan tugasnya menjalankan roda partai.

Sebab, dalam rekomendasi tersebut dinyatakan elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP oleh KPK.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Novanto berhak menyetujui atau menolak rekomendasi tersebut.

"Saya yakin ketua umum pasti akan mengambil langkah terbaik bagi dirinya dan organisasi. Saya yakin Setya Novanto tidak akan mengorbankan Partai Golkar untuk kepentingan pribadinya. Itu saya punya keyakinan," kata Nurdin di Senayan, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

Terlebih, Golkar akan menghadapi berbagai agenda politik besar seperti pilkada 2018 dan pemilu 2019.

5 Bursa Kandidat Ketua Umum DPP Golkar

Meski disebut-sebut Golkar tetap solid mendukung kepemimpinan Setya Novanto  namun ternyata sejumlah bakal calon ketua umum  pengganti Novanto bermunculan.

Seorang politikus Golkar menyebut lima nama kandidat pengganti Setya Novanto.

Mereka adalah  Airlangga Hartarto, Idrus Marham, Agus Gumiwang, Aziz Syamsudin dan Nusron Wahid.

Meskipun di sisi lain berdasarkan Rapimnas Golkar dan rapat Pleno DPP Golkar dinyatakan tidak akan ada Munaslub Partai Golkar terkait status tersangka Setya Novanto.

Terkait hal itu, Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai kedua pernyataan tersebut sangat solutif, namun sarat makna politik.

Berangkat dari dua pernyataan di atas, Emrus mengatakan di satu sisi  Golkar menghormati semua proses hukum yang berlaku di KPK terkait Setya Novanto dengan status tersangka.

Namun di sisi lain, sebagai langkah antisipatif terhadap keputusan hukum ke depan dan menyikapi dinamika politik yang berkembang, tampaknya Golkar telah "mempersiapkan" bakal calon ketua umum Golkar pengganti Setya Novanto.

Emrus melihat sebagai partai yang punya pengalaman lama berpolitik dibanding semua partai yang ada di Indonesia, Golkar tampaknya melakukan antisipatif terhadap kemungkinan keputusan pada setiap tahap proses hukum terkait status tersangka yang disandang Setya Novanto.

Keputusan praperadilan menurutnya, sangat besar kemungkinan diajukan--akan memenangkan Setya Novanto. Dengan demikian Setya Novanto akan tetap menjadi Ketum Golkar.

"Bila keputusan praperadilan menyatakan bahwa kasus yang menimpa Setya Novanto dilanjutkan proses hukumnya, maka Setya Novanto bisa saja tetap memegang Ketum Golkar sembari menyesuaikan dengan proses hukum yang berjalan dan atau menyikapi keputusan hukum pada setiap jenjang peradilan," jelas Emrus kepada Tribunnews.com.

Pada proses hukum yang terakhir ini hingga mempunyai keputusan hukum tetap, kata dia, tidak tertutup kemungkinan Setya Novanto mengundurkan diri dari Ketum Golkar.

Karena pertimbangan beban politik dan atau yang terbaik bagi Golkar menghadapi peristiwa politik, seperti Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Dengan langkah antisipatif, menurutnya, tampaknya Golkar telah mempersiapkan balon penggati Setya Novanto.

Tentu kemungkinan besar penggantinya salah satu dari 5 kandidat yang disebut ZA di atas.

Pemikiran kritis muncul, lanjut Emrus, dari lima nama di atas, sengaja atau tidak disengaja ia melihat peluang menjadi Ketum Golkar pengganti Setya Novanto, tampaknya sesuai berdasarkan urutan nama yang disebutkan tersebut.

"Sebab, bila merujuk pada konsep ilmu komunikasi dengan paradigma konstruktivis, semua perilaku komunikasi itu disegaja oleh siapa yang memproduksi pesan komunikasi, baik oleh individu atau institusi," katanya.

"Tidak ada pesan komunikasi berada di ruang hampa," tegasnya.

Diyakini tawar-menawar posisi yang lowong seperti jabatan Ketua DPR RI juga akan dibicarakan satu paket dengan bursa ketua umum.

Rapat Pleno Pergantian Setya Novanto Jumat Malam Ini

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melaksanakan rapat pleno soal penonaktifan Ketua Umum Setya Novanto. Pleno rencananya akan dilangsungkan Jumat (29/9/2017) malam.

"Besok malam jam 19.00 WIB pleno," kata Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai, Kamis (28/9/2017) malam.

Tim Kajian Elektabilitaa Partai Golkar sebelumnya merekomendasikan evaluasi kepemimpinan Novanto. Sebab, dari hasil kajian ditemukan bahwa elektabilitas Golkar merosot sejak Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Di samping itu, kata Yorrys, Novanto lebih baik fokus memulihkan kesehatannya. DPP akan mendengarkan jawaban Novanto hari ini.

"Rekomendasi kami kan ini saran, tapi soal keputusan itu kan di tangan dia (Novanto) karena dia masih ketua umum," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid memastikan, evaluasi kepemimpinan tetap dilaksanakan meski Novanto menang praperadilan. Adapun putusan praperadilan Novanto juga akan dibacakan Jumat.

"Nanti akan evaluasi. Seperti saya bilang seberapa jauh pengaruh (kasus korupsi) e-KTP ini terhadap kinerja partai khususnya elektabilitas dan popularitas. Tetap evaluasi (meski menang praperadilan)," kata Nurdin dilansir kompas.com.

Menurut Nurdin, kasus korupsi e-KTP telah menggerogoti elektabilitas Partai Golkar sehingga tidak bisa dibiarkan. Ia menambahkan, praperadilan merupakan urusan pribadi Novanto sehingga Partai Golkar tak berhak mencampuri. Partai Golkar telah menyerahkan sepenuhnya urusan hukum kepada Novanto.

Saat ini, rekomendasi tersebut sudah diserahkan kepada Novanto oleh Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham. Nurdin menambahkan, nantinya Ketua Umum atau Novanto sendiri yang akan memutuskan apakah setuju dengan rekomendasi tersebut atau tidak.