Ini Keuntungan dari Bonus Demografi dan Revitalisasi Program Keluarga Berencana

Akibat stagnasi program Keluarga Berencana di atas maka banyak dampak negatif yang kita alami seperti angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi yaitu 359 orang per 100.000 kelahiran hidup, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

Target Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir tahun 2015 lalu untuk menurunkan angka kematian tersebut tidak tercapai.

Perempuan yang hamil di usia dini (kurang dari 19 tahun), memiliki jarak melahirkan yang terlalu dekat, memiliki jumlah anak yang lebih dari dua orang atau hamil dan melahirkan di umur lebih dari 35 tahun memiliki risiko lebih besar untuk mengalami kesakitan, komplikasi dan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan.

Pertumbuhan ekonomi
Banyak penelitian memperlihatkan bahwa pengendalian dan pengaturan jarak antar kelahiran bukan saja memungkinkan keluarga meningkatkan kualitas hidup keluarga, memungkinkan keluarga menabung untuk pendidikan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga berperan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan jumlah anak yang lebih sedikit, pendidikan dan kesehatan generasi mendatang akan menjadi lebih baik yang pada akhirnya membuat kualita sumber daya manusia meningkat.

Jose G Rimon II dari “Bill & Melinda Gates Insititute for Population and Reproductive Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health”, misalnya menyatakan bahwa sepertiga pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara adalah sumbangan program KB.

Ia menyebut pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa investasi pada program KB sebesar 1 dollar AS akan menghasilkan 120 dollar AS. Mulai terlihatnya komitmen pemerintah untuk merevitalisasi program KB adalah sesuatu yang menggembirakan.

Inisitiaf pemerintah seperti terlihat pada inisiatif BKKBN mendorong setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki satu Kampung KB adalah langkah penting.

Namun untuk lebih optimal lagi, terutama dalam konteks desentralisasi saat ini, pemerintah pusat dan masyarakat luas (termasuk media massa, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama) harus mengadvokasi pemerintah daerah hingga di tingkat pemerintah desa (termasuk dalam konteks kita di Sulawesi Selatan) untuk lebih memprioritaskan program strategis ini.(*)