Akmal Pasluddin Protes Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tebu 10 Persen

Pemerintah jangan gegabah mengklaim penerapan pajak 10 persen untuk para petani tebu

Akmal Pasluddin Protes Rencana Pemerintah Naikkan PPN Tebu 10 Persen
TRIBUN TIMUR/ILHAM ARSYAM
Anggota Komisi IV DPR, Akmal Pasluddin 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi penerapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) 10 persen untuk tebu selama musim giling 2017 ini.

Pasalnya, hampir semua sentra tebu, para petaninya menolak apabila PPN diterapkan pada gula petani.

“Pemerintah jangan gegabah mengklaim penerapan pajak 10 persen untuk para petani tebu. Lebih baik pemerintah memperbaiki dahulu sistem pergulaan nasional dimulai memperkuat sistem hulunya”, ujar Politisi PKS dapil Sulsel II ini, Minggu (9/7/2017).

Akmal mengatakan, petani tebu sudah lama mencoba memperbaiki kualitas dan produktifitas tanaman tebu.

Namun hingga saat ini, rendemen tebu belum beranjak pada angka 8 persen dan produktifitas tanaman tebu secara rata-rata nasional di bawah 80 ton per hektar.

Padahal, petani tebu akan memiliki nilai ekonomi yang layak bila produksi tebunya memiliki rendeman lebih atau sama dengan 10% dengan produktifits sebesar 100 ton per hektar.

Anggota Badan Anggaran DPR ini mengatakan, penerapan PPN, akan lebih mudah mencapai tujuan apabila objek pajaknya telah kuat.

Bila petani sebagai obyek pajak masih lemah, dengan segala keterbatasannya seperti, modal kerja, sarana produksi pertanian, efisiensi pabrik yang masih buruk dan sistem tebang angkut menuju pabrik yang banyak kendala, maka bukan solusi penerimaan negara yang terjadi malah menjadi gejolak sosial baru.

Bahkan target swasembada gula yang direncanakan pun akan menjadi terancam.

“Isu PPN Gula Petani ini telah merusak harga sehingga harga gula petani tidak sesuai harapan, bahkan dibawah Rp10.000/kg. Padahal saat ini petani seharusnya mendapatkan hasil yang ditunggu-tunggu oleh sebab saat ini musim giling telah tiba," katanya.

“Saya berharap, pemerintah mengkaji lebih lanjut pada penerapan PPN pada gula petani ini. Jika petani sudah sejahtera silahkan terapkan pajaknya. Lebih baik swasembada dahulu baru berpikir pajak." (*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved