KPU Makassar Rekrut Anggota PPS dan PPK Meski Tanpa Rekomendasi Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tidak lagi merekrut panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) atas rekomendasi dari mana pun, termasuk pemerintah.

Komisioner KPU Makassar, Rahmawati Saiye menegaskan, KPU Makassar merekrut anggota PPS dan PPK secara langsung dan tanpa rekomendasi.

Baca: Jelang Pilwali, KPU Makassar Launching Sidoel dan Rumah Pintar Pemilu

Perekrutan anggota PPS oleh KPU dilakukan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi Pilwali Makassar dan Pilgub Sulsel 2018 nanti.

"Perekrutan anggota PPS dan PPK tidak lagi seperti kemarin-kemarin yang disertakan dengan rekomendasi pemerintah setempat," tegas Rahmawati Saiye usai launching rumah pintar pemilu (RPP) KPU Makassar, Kamis (30/3/2017).

Rahmawati menjelaskan, pemilu sebelumnya, petugas PPS dan PPK direkrut berdasarkan rekomendasi pemerintah setempat (Lurah, RW, dan RT) disemua tingkatan.

Baca: JDP Sebar Formulir Dukungan Danny Pomanto, Ini Kata Komisioner KPU Makassar

"Semua panitia lahir dari demokrasi, artinya terpilih melalui proses verifikasi ketat oleh KPU," tegas mantan jurnalis ini.

Terpisah ditempat yang sama, Ketua KPU Makassar Syarif Amir berharap agar seluruh petugas PPS dan PPK yang direkrut oleh KPU, nantinya betul-betul bekerja sesuai fungsinya.

"Tujuannya agar petugas PPS dan PPK bekerja dengan mengedepankan independensinya dan bebas dari tekanan kelompok tertentu," kata Syarif Amir.

Ditanya soal jadwal tahapan Pilwali Makassar, mantan wartawan senior itu mengatakan bahwa pendaftaran dibuka antara bulan Juli-Agustus.

"Untuk syarat-syaratnya kita masih menunggu keputusan dari KPU Pusat, karena setiap pemilihan ada perubahan," ungkap Syarif.(*)