Abd Latief: KPK Pernah Datangi Kantor Gubernur Sulsel
KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Abd Latief mengakui memang Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mendatangi Kantor Gubernur Sulsel.
Latif mengatakan, KPK memang pernah datang untuk melaporkan jika mereka akan melakukan klarifikasi terkait adanya laporan masyarakat mengenai pembangunan Center Point of Indonesia (CPI).
"Hal tersebut wajar, ketika ada laporan masuk ke KPK, pasti mereka klarifikasi. Mereka sampaikan itu sekitar sebulan lalu. Saya kira, KPK hanya mau lihat pembangunan CPI ini bagus," katanya via rilis, Rabu (29/3/2017).
Tim KPK rutin datang ke Kantor Gubernur Sulsel karena, KPK juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap beberapa program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.
Baca: Ketua KPK dan Kasus e-KTP
Terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik.
"Beberapa program kita seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, laporan keuangan daerah, dan lainnya, semuanya dalam pendampingan KPK. Jadi, wajarlah kalau mereka sering-sering kesini. Dan tidak hanya di Sulsel, saya yakin daerah lain pun seperti itu. Tapi kalau penggeledahan, itu tidak benar," katanya.
Baca: Abd Latief Mulai Dekati PKB Pinrang
Namun, Latief mengkonfirmasi isu penggeledahan Kantor Gubernur Sulsel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Gubernur Sulsel, Senin (27/3/2017) tidak benar atau hoax.
Latief, menegaskan, KPK tidak pernah melakukan penggeledahan.
"Tidak benar itu. KPK tidak pernah melakukan penggeledahan seperti yang diberitakan selama ini," katanya.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, juga membantah jika ada penggeledahan di Kantor Gubernur, yang dilakukan KPK.
"Tidak ada. Kapan KPK datang untuk menggeledah?" kata Syahrul.
Syahrul membenarkan, beberapa kali KPK datang dalam rangka monitoring dan evaluasi, serta verifikasi terkait bebrapa hal.
Bahkan, pernah datang hingga empat kali dalam rangka monitoring dan evaluasi.
"Beberapa waktu lalu kan mereka juga datang dalam rangka program Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK," katanya. (*)
