Laporan Langsung dari Papua
Marind, Suku Asli Merauke yang Kian Terpinggirkan
Bahkan, di tengah pusat kota Merauke terdapat perkampungan kumuh yang didiami mayoritas suku Marind
Penulis: Anita Kusuma Wardana | Editor: Ina Maharani
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Anita Wardana
TRIBUN-TIMUR.COM, MERAUKE- Provinsi Papua didiami sejumlah suku, seperti Asmat, Dani, Mappi dan Marind. Marind adalah suku asli di Merauke.
Jumlah mereka tak banyak hanya sekitar 25 persen dari keseluruhan populasi di Merauke. Dari data per 31 Desember 2015, jumlah penduduk di Merauke sebanyak 263.664 jiwa yang tersebar di 20 distrik.
Meskipun sebagai suku asli, suku Marind seolah terpinggirkan dengan kehadiran para pendatang, baik dari Pulau Jawa ataupun Pulau Sulawesi. Mereka tak menjadi tuan di tanah mereka sendiri.
Hal ini juga diakui salah satu tokoh Suku Marind, Hengky Ndike.
Ketua Komisi C DPRD Merauke ini mengungkapkan, hal tersebut sebagai akibat program transmigrasi dan urbanisasi.
"Kita menjadi marginal, menjadi penonton akibat program transmigrasi maupun urbanisasi yang membuat ruang bagi kami menjadi lebih tertutup,"katanya saat ditemui Senin (30/1/2017).
"Apalagi prinsip kami adalah meramu dengan mengambil apa yang ada di alam. Tapi, sumber daya alam itu semakin hilang karena investor,"tambahnya.
Bahkan, di tengah pusat kota Merauke terdapat perkampungan kumuh yang didiami mayoritas suku Marind seperti di daerah Samkai dan Onggatmit.
Mereka tinggal di gubuk kayu. Bahkan, dengan ruang yang tidak terlalu besar ditinggali hingga empat kepala keluarga.
Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara suku asli dengan pendatang. Sehari-hari, ada dari mereka yang bekerja sebagai buruh kasar atau pemulung.
Hengky pun berharap pemerintah bisa membuat ekonomi kerakyatan yang bisa membuat perekonomian mereka menjadi lebih baik dan bisa hidup lebih layak. Tentunya, lewat pendidikan dan pemberdayaan semua hal itu bisa diwujudkan.
Menurutnya, DPRD Merauke telah menganggarkan 20 persen dana APBD yang sekitar Rp 2 Triliun untuk pendidikan.
Namun, ia melihat anggaran tersebut lebih banyak mengakomodasi warga Merauke yang merupakan pendatang, bukan untuk suku Marind.
Ia pun menilai pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk pemberdayaan suku asli di Merauke. Menurunya, anggaran tersebut bisa diambil dari dana otonomi khusus (otsus) yang diberikan pemerintah pusat untuk Merauke.
