Warga BTN Tabaria Makassar Tolak Pembangunan Tower Operator di Wilayahnya

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan warga RW 004 Kompleks Depag BTN Tabaria, Kelurahan Bontoduri, Kecamatan Tamalate, melayangkan penolakan terhadap pembangunan tower Base Transceiver Station (BTS) milik salah satu operator selular di Makassar.

Warga menolak pembangunan tower tersebut karena dianggap dibangun secara ilegal dan tanpa persetujuan warga sekitar.

Salah satu Tokoh Masyarakat sekitar, Najamuddin (59), Minggu (8/1/2017), mengatakan, lahan tersebutmilik H Rahmat yang izin awalnya hanya untuk pembangunan rumah kost.

Namun saat pembangunan dimulai, tanpa sepengetahuan warga, tower setinggi 80 meter tersebut tiba-tiba telah berdiri, bukan sebuah rumah kost.

"Mengakunya cuma mau buat indekos, empat warga bertanda tangan waktu dia (Hj Rahmat) minta izin ke kami," kata Najamuddin, Minggu (8/1/2017).

Najamuddin menjelaskan, pembangunan tower BTS tersebut dianggap ilegal karena melanggar Pasal 11 ayat 2 peraturan bersama Menteri Permenkominfo 2/2008, tentang persyaratan administrasi pembangunan tower.

Pada pasal 11 ayat 2 poin G tertera, pembangunan tower harus mendapat izin persetujuan dari warga sekitar.

"Sudah jelas melanggar undang-undang. Kami juga dibohongi, katanya cuma rumah tinggal biasa. Tiba-tiba saja berdiri tanpa adanya sosialisasi kepada warga sekitar," tuturnya.

Warga lainnya, Rosmiati (40) mengungkapkan, pembangunan tower tersebut dianggap sangat berbahaya terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya, terlebih pembangunan dilakukan berhimpitan dengan rumah warga.

"Seharusnya kan dibangun dalam jarak tertentut dari rumah warga, minimal 100 meter. Kalau begini sangat berbahaya radiasinya," ujar Rosmiati.

Menurutnya, BTS itu punya medan elektromagnet yang dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Akibatnya tubuh lebih sering mengalami reaksi alergi seperti ruam dan gatal-gatal. (*)