Waspadai Ancaman NKRI, Warga Sulsel Diminta Berkontribusi untuk Pertahanan Negara
Ancaman non militer multidimensi tersebut dapat menjadi pintu masuk kehadiran ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Ina Maharani
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unsur-unsur daerah dalam hal ini aparat pemerintah dan masyarakat dianggap memiliki peranan dan kontribusi yang sangat penting dalam menghadapi ancaman nonmiliter yang bersifat multidimensi.
Ancaman non militer multidimensi tersebut dapat menjadi pintu masuk kehadiran ancaman nyata bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan (Dirjakstra Kemhan), Brigjen TNI M Nakir, dalam Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (4/10/2016).
Nakir mengatakan, ancaman merupakan faktor yang mendasari penyusunan sistem pertahanan negara Indonesia.
"Untuk itu, perlu ada analisa strategis untuk mengantisipasi berbagai jenis ancaman yang terjadi, termasuk ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu stabilitas negara," kata Nakir dalam rakor yang digelar fi Hotel Four Points by Sheraton Makassar ini.
Ia melanjutkan, ancaman terhadap NKRI saat ini bukan hanya ancaman militer seperti agresi, spionase, dan sabotase saja, tetapi sudah menyentuh ancaman nonmiliter, salah satunya seperti penyalahgunaan narkoba.
“Ancaman nonmiliter terkadang lebih berbahaya, sebab memiliki dampak yang sangat besar ke masyarakat. Maka dari itu setiap kebijakan pemerintah daerah harus sinkron dengan kebijakan pertahanan negara,” ungkap Nakir.
Nakir menjelaskan, ada beberapa ancaman bersifag nonmiliter yang sering terjadi di antaranya, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.
“Sekarang mucul radikalisme dan separatisme, tingginya angka pengangguran, ketergantungan asing, kemiskinan, kebodohan, bencana alam, kejahatan siber, serta rendahnya moralitas aparat penegak hukum. Inilah ancaman yang sedang terjadi,” bebernya.
Untuk itu, Jendral bintang satu ini meminta kepada seluruh pihak untuk menyiapkan potensi nasional mnjadi kekuatan pertahanan, dengan membangun semua sumber daya nasional.
"Tanpa pertahanan nasional, kita tak akan mencapai kepentingan nasional. Tak ada negara kuat tanpa pertahanan yang kuat, dan itu harus dilakukan bersama, dan juga yang terpenting dalam menghadapi ancaman, kita butuh kebijakan di daerah," pesannya.
Selain Brigjen M Nakir, rapat koordinasi itu juga menghadirkan narasumber Kolonel (Inf) Untung Purwadi, yang menyampaikan materi terkait Penataan Wilayah Pertahanan bagi kepentingan pertahanan negara di daerah.
Rakor ini diikuti ratusan peserta, yang terdiri dari unsur pemerintahan, mahasiswa, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sejumlah undangan lainnya. (*)