Jelang Pilkada Sulbar, Dandim 1402/Polmas Ingatkan Netralitas TNI

Zaenal
Ba Web Kodim 1402/Polmas|
Melaporkan dari Polmas

TRIBUN-TIMUR.COM-Prajurit profesional harus mengedepankan kedisiplinan dan tidak berpolitik praktis. TNI dituntut untuk tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Salah satu aktualisasinya TNI harus bersikap netral dalam setiap kegiatan pesta demokrasi yang akan digelar di kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa yang merupakan wilayah Teritorial Kodim 1402/Polmas. Prajurit TNI yang masih aktif tidak boleh mendukung salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Barat pada Pilakda serentak 2017 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 1402/Polmas, Letkol Kav I Made Bagus Surapurtra dalam kegiatan Sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemuda dan tokoh adat serta pelajar, Jumat (30/09/2016) lalu.

Menurutnya, dasar netralitas TNI sudah diatur sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus netral dalam kehidupan berpolitik dan tak melibatkan diri pada politik praktis.

”Anggota TNI harus bersikap netral, tidak boleh memihak atau mendukung salah satu partai atau calon,"tegas Mantan Peacekeeper Congo itu

Made Bagus berharap Pemilukada Gubernur Sulawesi barat yang akan dilaksanakan 2017 mendatang dapat berlajan aman dan damai.

Untuk mewujudkan itu, menurut Dandim, butuh peran serta semua pihak untuk menjaga kondisi aman dan damai.

“Intinya saya menekankan kepada jajaran Kodim 1402/Polmas agar tetap menjaga netralitas TNI,"kata lulusan Akademi Militer tahun 1997 tersebut.(*)