Kisruh CPI

Sidang Gugatan Reklamasi CPI Kembali Digelar di PTUN Makassar

Indentik pelanggaran reklamasi di teluk Jakarta yang saat ini dihentikan.

Penulis: Alfian | Editor: Ina Maharani
TRIBUN TIMUR/ALFIAN
Sidang gugatan terhadap reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Jl Pendidikan Makassar Sulawesi Selatan, Selasa (19/4/2016). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sidang gugatan terhadap reklamasi Center Point Of Indonesia (CPI) kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Jl Pendidikan Makassar Sulawesi Selatan, Selasa (19/4/2016).

Sidang keenam yang digelar ini menghadirkan selaku penggugat yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Selaku tergugat yakni Gubernur Sulawesi Selatan dan PT Yasmin Bumi Asri.

Adapun agenda pada sidang kali yakni penambahan berkas alat bukti.

Salah satu berkas alat bukti yang diserahkan oleh pihak tergugat yakni Surat balasan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel minta Menteri Perikanan dan Kelautan (KKP) Susi Pudjiastuti menghentikan reklamasi di pesisir barat Pantai Losari Kota Makassar Sulsel, Center Point of Indonesia.

Kepala Departemen Advokasi Walhi Sulsel Muhammad Al Amin, mengatakan, izin reklamasi CPI, yang dikeluarkan oleh gubernur Sulsel Gubernur Sulsel telah melanggar berbagai aturan perundang-undangan.

Indentik pelanggaran reklamasi di teluk Jakarta yang saat ini dihentikan.

Pelanggaran pertama, "kegiatan reklamasi di kawasan pesisir barat makassar tidak didasari oleh peraturan daerah tentang rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Juga melanggar UU Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ayat 30 dan 51," kata Al Amin dalam rilisnya kepada tribun-timur.com, Minggu (17/4/2016).

Kedua, terkait dengan izin pelaksanaan reklamasi untuk pembangunan CPI yang dikeluarkan oleh gubernur Sulsel juga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Izin pelaksanaan reklamasi seharusnya berlandaskan pada peraturan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara Provinsi Sulawesi Selatan belum memiliki peraturan tersebut.

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved