Sulsel Tak Masuk 10 Terbaik, Dedi Sarankan Pemprov Berbenah, 'Masalah Urgent'
Akuntabilitas Pemprov Sulsel tidak masuk 10 provinsi terbaik di Indonesia.
TRIBUN-TIMUR.COM- Direktur Eksekutif PT Duta Politik Indonesia (DPI) Dedi Alamsyah Mannaroi menyarankan Pemerintah Provinsi Sulsel berbenah dalam hal pengelolaan pemerintahan.
Saran Dedi terkait rapor Pemprov Sulsel yang dilansir Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) RI.
Akuntabilitas kinerja Pemprov Sulsel tidak masuk 10 provinsi terbaik di Indonesia.
"Permasalahan yang urgent di Sulsel, kurang transparannya Pemprov dalam mengelola pemerintahan," kata Dedi kepada tribun-timur.com, Rabu (16/3/2016).
Dedi mengaku sempat kaget mengetahui rapor, tersebut.
"Wah, posisi Sulsel bukan 5 besar atau 10 besar. Padahal kan SYL komandannya gubernur se-Indonesia (ketua APPSI)," kata Dedi.
Sebagai peneliti dan konsultan politik di Sulsel, Dedi menyarankan pula bakal kontestan Pilgub Sulsel memerhatikan rapor "merah" itu
"PR buat para bakal calon gubernur Sulawesi Selatan, itu masalah yang urgent," ujar Dedi.
Sebelumnya, tribun-timur.com, mengabarkan nilai akuntabilitas kinerja Pemprov Sulsel predikat CC, angkanya 56,25, urutan 22 dari 34 provinsi di Indonesia.
Lebih tinggi kinerja Pemprov Sulawesi Tengah, urutan 16 dengan angka 60.85 : B
Kabar tersebut mengundang komentar netizen di jejaring media sosial.
Mereka mempertanyakan arti predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Sulsel bawah kepemimpinan Gubernur Syahrul Yasin Limpo, lima kali berturut-turut meraih WTP.
Predikat yang selama ini didengung-dengungkan Syahrul, apalagi aneka penghargaan.
Baca juga: Sulsel Raih Predikat WTP, Syahrul: Ini yang Kelima Kali Berturut-turut
Dikutip dari laman www.menpan.go.id , berikut rapor perkembangan nilai akuntabilitas kinerja terbaik Indonesia.
1. Pemprov DI Yogyakarta 80.68 : A
2. Pemprov Jawa Timur 80.04 : A
3. Pemprov Kalimantan Selatan 76.30 : BB
4. Pemprov Bali 75.39 : BB
5. Pemprov Kalimantan Timur 75.15 : BB
6. Pemprov Sumatera Selatan 75.11 : BB
7. Pemprov Jawa Tengah 72.09 : BB
8. Pemprov Sumatera Barat 70.52 : BB
9. Pemprov Jawa Barat 70.06 : BB
10. Pemprov Kepulauan Riau 68.62 : B
11. Pemprov Bengkulu 63.74 : B
12. Pemprov Nusa Tenggara Timur 62.42 : B
13. Pemprov Sulawesi Utara 61.00 : B
14. Pemprov Bangka Belitung 60.96 : B
15. Pemprov Kalimantan Barat 60.85 : B
16. Pemprov Sulawesi Tengah 60.85 : B
17. Pemprov Kalimantan Tengah 60.69 : B
18. Pemprov DKI Jakarta 58.57 : CC
19. Pemprov Nusa Tenggar Barat 58.65 : CC
20. Pemerintah Aceh 58.24 : CC
21. Pemprov Sumatera Utara 58.00 : CC
22. Pemprov Sulawesi Selatan 56.25 : CC
23. Pemprov Maluku 55.62 : CC
24. Pemprov Gorontalo 55.15 : CC
25. Pemprov Riau 54.73 : CC
26. Pemprov Jambi 52.87 : CC
27. Pemprov Lampung 51.13 : CC
28. Pemprov Banten 51.12 : CC
29. Pemprov Sulawesi Tenggara 50.56 : CC
30. Pemprov Sulawesi Barat 50.23 : CC
31. Pemprov Papua 46.03 : C
32. Pemprov Papua Barat 32.81 : C
33. Pemprov Maluku Utara 31.24 : C
34. Pemprov Kalimatan Utara 25.34 : D