PB DDI Kutuk Pengeboman di Sarinah
"Agama apapun, tidak ada yang membenarkan tindakan semacam itu sehingga DDI meyakini, pelakunya bukan orang yang beragama," katanya.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Ketua Umum Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB DDI), Dr Rusdy Ambo Dalle mengutuk keras tindakan teror yang menyebabkan korban dan ketakutan warga.
"Agama apapun, tidak ada yang membenarkan tindakan semacam itu sehingga DDI meyakini, pelakunya bukan orang yang beragama," katanya, Kamis (14/1/2016).
Ia meungkapkan Organisasi atau pun gerakan ISIS, JII dan semacamnya adalah sebuah ideologi sehingga untuk menanggulangi mesti dilakukan upaya sungguh-sungguh kontra ideologi.
"Saya melihat sisi ini yang kurang mendapat perhatian serius dari negara seperti Densus 88, BNPT ataupun pasukan anti teror lainnya, lebih banyak melakukan upaya yang sifatnya kontra aksi (tindakan memburu dan menangkap orang yang dicurigai teror),"katanya.
Menurutnya, ada data survei yang menyebutkan bahwa ada sekitar 10 juta orang Indonesia yang simpati pada ISIS. Hal ini membuktikan bahwa gerakan ideologisasi yang mereka lakukan itu massif dan berjalan gencar.
"Orang yang simpati, sedikit saja bisa menjadi anggota dan siap bergabung dengan kelompok ini, lalu apakah negara akan menunggu dahulu mereka bergabung dengan ISIS lalu ditangkap?" katanya.
Ia pun mendengar negara menggelontorkan dana besar untuk program pencegahan, bahkan di setiap provinsi ada lembaga yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan BNPT.
"Tapi maaf, program yang dibuat lebih banyak menghabiskan anggaran," katanya.
Menurutnya berbagai kegiatan di Makassar dan beberapa kegiatan tidak digarap dan tidak jelas apa hasil dan tujuan kegiatan itu.
" Ada ToT yang dilakukan di Hotel berbintang, yang diundang adakah tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak perlu lagi diceramah tentang pentingnya memelihara kedamaian, tentang Islam yang damai," katanya.
"Tentu banyak lagi yang perlu mendapat perhatian negara, namun upaya kontra ideologi, mesti menjadi perhatian serius. Densus 88, BNPT dan sejenisnya, sangat terbatas, tidak mungkin dapat hadir cepat dan lebih dahulu dari para pelaku teror, katanya.
Ia pun menganggap pemerintah mesti menanamkan kontra ideologi maka masyarakat akan menjadi bagian dari densus dan semacamnya. (*)