Teror Politik Setelah Pilkada

Pilkada serentak baru saja terhelat di sejumlah daerah di tanah air. Meski secara resmi belum ada pengumuman siapa pemenang dari perhelatan demokrasi itu, namun keyakinan yang didasari oleh hasil hitung cepat (quick count) telah dapat memastikannya. Polarisasi pendukung fanatik dari pasangan calon (paslon) yang berkompetisi menjadi “kegembiraan” di pihak yang menang, dan “kegalauan” di pihak yang kalah. Selain itu, ada juga kelompok pemilih yang tetap bergembira meski “jagoannya” kalah. Kegembiraannya dilatari telah melaksanakan salah satu kewajibannya menyalurkan aspirasinya sebagai warga negara seraya berharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik dari hasil pilkada yang diikutinya.
Kelompok terakhir ini adalah warga masyarakat ideal yang telah “melek politik”. Pilkada dijadikan sebagai sebuah proses berdemokrasi untuk perbaikan dan kemajuan bersama. Kendati paslon pilihannya kalah, ia tidak dirundung gundah-gulana dan kecewa. Interaksi sosialnya dengan orang yang berbeda pilihan paslon tetap terjalin erat.
Paslon pemenang pilkada dijunjung sebagai pemimpinnya, walau bukan pilihannya. Galibnya, situasi emosional demikian lebih nyata terjadi pada ‘massa mengambang’ (floating mass). Berbeda dengan ‘massa fanatik’ yang biasanya sulit menerima kekalahan dan berupaya mencari celah ‘menghibur diri secara agresif’, seperti menggugat proses hasil penghitungan suara dengan dalih terjadi kecurangan, mengungkap aksi tidak sportif dari kubu lawannya, ataupun menjelekkan paslon pemenang dengan sejumlah dalih, dan selainnya. Massa fanatik demikian hanya akan berlaku seperti itu jika kesadaran berdemokrasinya masih tipis. Akibatnya, kemenangan dalam pilkada dianggapnya sebagai puncak dari upayanya atau tujuan akhir, sehingga kemenangan adalah harga mati alias kekalahan tidak pernah terbetik dalam benaknya sekalipun.
Pilkada sejatinya merupakan ‘terbukanya pintu’ memasuki sebuah rumah yang di dalamnya terdapat banyak perabotan yang tidak tertata rapih, dinding ruangan yang belum dicat, lantai yang kotor, jalur paralon air yang semrawut, bohlam lampu banyak yang sudah mati, dan selainnya. Pemenang pilkada diibaratkan baru membuka pintu rumah tersebut yang pada gilirannya diminta menata dan merapikan rumah tersebut (wilayahnya) menjadi lebih rapih, sehat, nyaman, dan elok dipandang.
Artinya, sejumlah agenda berat harus ia tuntaskan untuk mencapai harapan tersebut. Jika euforia kemenangan hanya dipahami sebatas “keunggulan penghitungan suara” atas paslon kompetitor, itu mengindikasikan tipisnya kesadaran berdemokrasi.

Masa Transisi
John F Kennedy pernah melafalkan sebuah ‘kalimat sakti’ yang seharusnya terinternalisasi dalam semangat setiap orang yang terjun ke kancah politik. Ia menyebut bahwa “My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins”. Secara bebas, ia bermakna loyalitas kepada negara dan bangsa mengatasi loyalitas kepada partai atau kelompok. Dengan kata lain, kepentingan negara harus lebih diprioritaskan ketimbang kepentingan partai, kelompok, ataupun golongan. Bagi paslon pemenang pilkada, upaya melepaskan sekat kepartaian dalam melahirkan sebuah kebijakan adalah sebuah keniscayaan. Jika tidak, maka paslon terpilih hanya akan mempersempit dan mengurangi rakyatnya, karena konsentrasinya hanya terfokus kepada pendukungnya.
Sebagai politisi, paslon terpilih harus membedakan antara ‘kepentingan partai’ dan ‘kepentingan publik’. Melucuti diri dari sekat kepartaian bukan berarti berlepas diri begitu saja, karena itu bak ‘punuk merindukan bulan’. Pasalnya, partailah yang memperjuangkannya meraih singgasana pemerintahan. Meski begitu, partai juga harus “tahu diri” bahwa tugasnya hanya sebatas mengantarnya ke singgasana. Jargon politik yang diusung partai untuk perbaikan dan kemajuan masyarakat yang harus selalu dipedomani “jagoannya” ketika telah mengemban amanah rakyat. Simbiosis mutualisme seseorang dengan partainya terjalin dalam lingkup konstruktivitas bermasyarakat, bukan ekonomi. Sebab, jika tendensi ekonomi yang mengemuka, dipastikan tindak koruptif tidak dapat dihindarkan. Tuntutan partai kepada kadernya yang telah berkuasa acap melindas kapasitas kepemimpinan kadernya. Paling tidak, jangkauan kepemimpinannya terbatas pada partai dan pendukungnya, sehingga kebijakan pemerintahan yang diusungnya hanya dinikmati kalangan tertentu dan terbatas.
Imbas minimnya kesadaran berdemokrasi adalah munculnya “teror politik” kepada “mantan” kubu kompetitornya oleh paslon pemenang ketika sudah berkuasa. Gerakan teror politik yang dilakukan terkadang meliputi ranah profesionalitas. Seseorang yang sebelumnya berkinerja baik dan profesional harus digusur dari posisinya secara “menyakitkan hati”. Ironisnya, posisinya kemudian diduduki oleh orang yang berkinerja buruk dan tidak profesional. Dalam konteks ini, pertimbangan kepartaian, dukungan ataupun simpatisan mengalahkan profesionalitas. Realitas politik seperti itu galib terjadi, terlebih jika nawacita mengikuti perhelatan demokrasi hanya untuk “berkuasa”, bukan untuk “berbuat”.
Teror politik setelah pilkada sering kali mengganggu stabilitas kinerja di sektor pemerintahan. Kondisi demikian bermuara pada ketidakoptimalan pelayanan publik karena alasan transisi. Terlebih jika format kebijakan yang akan diterapkan pemimpin terpilih nantinya berbeda dengan periode sebelumnya. Efek transisi seperti ini tentu merugikan masyarakat. Diperlukan manajemen transisi pascapilkada untuk menjaga dan meningkatkan optimalisasi pelayanan publik.
Demokrasi prosedural memang acap memenangkan orang yang kurang diharapkan secara professional. Modal dukungan publik yang terarahkan oleh kampanye persuasif dan masif telah mengubah mindset masyarakat untuk mengarahkan dukungannya. Hanya pemilih yang melek politik yang akan memprioritaskan kualitas profesionalisme, rekam jejak, kepemimpinan, dan visi kepemimpinan pemimpin pilihannya. (*)

Oleh:
Syahrullah Iskandar
Dosen UIN SGD Bandung-asal Sulsel