Kordinator ACC Tantang Pengusaha Hotel Makassar, Soal Larangan PNS di Hotel

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR- Kordinator Badan Pekerja Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi Abdul Muthalib mengaku mendukung surat edaran Kemenpan RI yang melarang PNS atau instansi pemerintah menggelar acara atau pertemuan di hotel.

Thalib sapaan Abdul Muthalib menanggapi aksi General Manager (GM) hotel se-Makassar yang mendatangi Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, kemarin. GM yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) tersebut menolak surat edaran Kemenpan tersebut.

Berikut penjelasan Thalib kepada Tribun Timur.com, Rabu (17/12/2014):

"Kami sangat mendukung surat edaran Menpan tersebut sebagai salah satu cara menghindari penggunaan anggaran yang boros.

Tentang adanya rencana Gubernur Sulsel (Syahrul Yasin Limpo) menyurati presiden dengan dalih menyampaikan aspirasi pengusaha hotel, menurut saya sangat tidak tepat.

Tidak berawalan jika pengusaha hotel mengatakan bisnis hotel redup hanya karena pemerintah dilarang adakan kegiatan di hotel.

Aneh rasanya kalau gubernur yang menerima aspirasi para pengusaha tersebut dan begitu cepat merespon.

Bayangkan kalau rakyat biasa datang ke kantor gubernur menyampaikan aspirasi pulang hanya diterima kepala bagian. Jadi bagi saya hanya pengusaha hotel jangan juga terlalu cengeng akibat surat edaran Menpan tersebut.

Saya justru mempertanyakan berapa banyak pendpatan hotel dari kegiatan pemerintah di hotel atau jangan hotel hidup karena kegiatan pemerintah, bisa kacau logikanya kalau begini.

Jadi kami (ACC) juga akan menyurat ke presiden dan Menpan untuk menyatakan dukungan terhadap Surat Edaran Menpan soal larangan acara di hotel sebagai salah satu cara menghemat anggaran." (*)